“Semuanya membutuhkan internet, sehingga perusahaan telekomunikasi ini dipastikan mendapat keuntungan yang besar. Tetapi, Dua towernya dibiarkan Pemkab Garut Berdiri dan beroperasional tanpa Ijin selama bertahun-tahun,” terangnya.
Dua Kali Lakukan Audensi Bersama Sejumlah Instansi di Ruang Rapat Assda II Setda Garut
Asep Muhidin juga membocorkan aksinya selama menyikapi pembangunan tower yang diduga bermasalah di Kabupaten Garut. Aktivitas terbaru yang dilakukan pihak MPK yaitu dua kali mengajukan audensi kepada Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH,. MH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, H. Nurdin Yana. Namun kedua pimpinan tertinggi di Kabupaten Garut itu tidak pernah hadir dan terkesan terus menghindar.
Selama dua kali audensi berjalan, pihak Bupati dan Sekda Kabupaten Garut menugaskan Assda II, Bambang Hafidz dan dihadiri sejumlah kepala dinas serta beberapa pejabat perwakilan instansi terkait seperti Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Bappenda (Badan Pendapatan Daerah), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat dan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) Kabupaten Garut.
“Dua kali audensi bupati dan sekda tidak bisa hadir. Selama audensi yang mewakili bupati dan sekda adalah Assda II yang notabene pernah menjabat sebagai Kasatpol PP Kabupaten Garut, bahkan teguran ke I, II dan ke III ditandatangani Assda II saat menjabat sebagai Kasatpol PP. Kami sangat kecewa kepada Pemkab Garut, karena selama dua kali audensi tidak membuahkan hasil,” tandas Asep Muhidin.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
