“Selama audensi saya menegaskan kepada pihak inspektorat dan BKD agar memproses semua pejabat terkait yang diduga kongkalikong dengan oknum perusahaan tak berijin. Selama ini kami tidak membuka semua dokumen yang bersifat wajib sebagaimana tertulis pada ketentuan yang disampaikan pihak Pemkab Garut kepada perusahaan. Kedepan Pemkab Garut harus memperlihatkan semua dokumen itu,” katanya.
Lalu, dokumen apa saja yang dipandang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan ketika beroperasional di Kabupaten Garut? Asep Muhidin menegaskan, sesuai dengan rekomendasi persyaratan teknis yang berlaku di Kabupaten Garut, setidaknya ada 13 poin yang harus dilaksanakan pihak perusahaan.
“Semua unsur masyarakat harus memahami 13 persyaratan tekhnis ini. LSM, Ormas, Petani, budayawan, seniman, advokat, guru, wartawan, pedagang, petani dan profesi lainnya harus tahu. Namun ada tiga poin yang sampai saat ini belum kami minta, pertama jaminan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sekitar dari pihak perusahaan. Kedua, melakukan sosialisasi yang dibuktikan dengan Berita Acara dan yang ketiga, sebelum mendapat perijinan dari Pemkab Garut, maka dilarang melaksanakan aktivitas pembangunan,” bebernya.
Pada rekomendasi yang ditulis Dinas PUPR Kabupaten Garut disebutkan, perusahaan yang membangun tower di Kabupaten Garut tanpa perijinan, maka dilarang melakukan aktivitas pembangunan. Tetapi faktanya, perusahaan itu sudah selesai melaksanakan pembangunan tower, bahkan sudah melakukan operasional sampai bertahun-tahun.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
