“Dengan adanya penanganan korupsi di Kejaksaan Negeri Garut yang berlarut-larut, jelas ini telah melanggar HAM, karena tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga siapapun yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan,” pungkasnya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
