Sebelumnya, organ Masyarakat Pemerhari Kebijakan (MPK) mengkritisi ketidakcermatan pejabat di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Garut yang membayar iuran peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD tahun 2022, dimana Dinas Kesehatan membayar iuran PBI BPJS terhadap orang yang sudah meninggal dunia.
Organ MPK, Bakti Safaat, Rahadian Pratama dan Iwan mengatakan, ketidakcermatan tersebut membuktikan bahwa setiap tahun seluruh SKPD melakukan kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas serta kemampuan pegawai, namun hasilnya sangatlah diragukan. Karena faktanya, kemampuan bekerja tersebut diduga hanya cofy paste kepada pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Orang yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2018 sampai Desember 2022 pun nyatanya merupakan penerima bantuan iuran BPJS yang dibayar oleh dana APBD oleh Dinas Kesehatan. Sekitar 1.158 jiwa yang telah meninggal masih menjadi penerima bantuan iuran BPJS dan dibayarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut kepada BPJS,” terangnya.
Selain itu, sekitar 846 jiwa warga Garut yang telah berpindah kedudukannya atau berpindah domisili keluar Kabupaten Garut bahkan berbeda provinsi sejak Januari 2020 sampai Maret 2022 pun masih dibayarkan. Pembayaran tersebut mencapai Rp. 649.857.600.
“Padahal jelas berdasarkan SK Bupati tidak diperbolehkan dibayar bagi penerima bantuan iuran BPJS, apabila bukan warga Kabupaten Garut dan telah berpindah domisili,” ujar Bakti diamini rekan-rekannya. (asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
