LOCUSONLINE.CO – Dugaan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan rencana pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) untuk Kabupaten Garut Jawa Barat. Terdapat 16 orang yang diduga dimintai uang untuk bisa bergabung menjadi komisioner KPAID di Kabupaten Garut.
[irp]
Ketua Forum KPAID Jawa Barat, Ato Rinanto, mengakui jika ada belasan orang yang mengkonfirmasi bahwa mereka diminta uang. Permintaan uang oleh oknum tertentu itu dalam rangka pembentukan KPAID di Garut.
“Kronologisnya pada suatu hari saya dihubungi oleh seseorang yang mengaku bahwa dia ikut di dalam rekrutmen calon komisioner KPAI Garut, mengakui bahwa ada pungutan biaya tanpa menyebut angka,” ujarnya, Rabu (27/12/2023).
Forum KPAID Jawa Barat memastikan bahwa tidak ada aktivitas pungutan uang dalam proses pembentukan sekretariat KPAID, baik dilakukan oleh Forum KPAID Jawa Barat maupun KPAI Pusat. Untuk pembentukan Sekretariat KPAID di Garut sendiri hingga saat ini belum ada informasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Garut.
“Memang dalam Undang – Undang untuk pembetukan KPAI Daerah itu bisa diinisiasi oleh masyarakat, oleh DPRD, atau Pemerintah Daerah itu sendiri, tapi sejauh ini memang tidak ada pungutan dana bagi calon komisionernya,” ungkap Ato.
[irp]
Lanjut Ato, kasus anak berhadapan hukum di Kabupaten Garut dinilai cukup tinggi. Sehingga KPAID dibutuhkan dalam memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik korban anak maupun pelaku anak.
“Ya memang di Kabupaten Garut sudah seharusnya dibentuk KPAID, karena kasus anak berhadapan dengan hukum terhitung cukup tinggi,” pungkasnya. (*)
[irp]
IKUTI BERITA LAINNYA DI CHANEL YOUTUBE LOCUSONLINE.CO YA!
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
