“Dengan sistem edukasi mendekatkan Puding ke desa-desa, masyarakat hanya bertugas memilah sampah, sehingga yang mengelola sampahnya ini yang harus dibentuk terlebih dahulu,” terangnya.
Untuk membentuk organ pengelola sampah, maka langkah yang bisa dilakukan yaitu melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk oleh kepala desa. Tentu saja dengan memanfaatkan Dana Desa (DD) dalam rangka membuat satu kelembagaan yang berkelanjutan.
“Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan Puding di desa-desa. Kenapa demikian, karena TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Reycle) yang sekarang sudah ada 15 TPS sama sekali tidak berjalan, karena kelembagaannya tidak memiliki anggaran operasional, baik untuk BBM kendaraan, termasuk tidak ada honor untuk petugasnya,” ujarnya.
Sehingga, papar Jujun, untuk membiayai kelembagaan KSM bisa menghadirkan Dana Desa untuk membiayai operasional honor dan BBM nya. Lalu bagaimana kalau pihak Desa tidak mau menggunakan anggaran Dana Desa, tetapi menggunakan dana iuran dari masyarakat.
Jujun mengatakan, pihak desa bisa membuat pilihan yang disepakati bersama, apakah harus menggunakan dana desa atau ada pilihan lainnya, tetapi setidaknya harus ada kepedulian dari seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya diam saja.
“Jangan hanya mau mengeluarkan dan menghasilkan sampah saja, setiap individu harus peduli dengan kondisi sampah di lingkungan. Apabila bisa membuat sampah, tetapi mereka sendiri tidak mau mengolahnya secara mandiri, maka bisa meminta bantuan orang lain. Namun resikonya adalah harus memberikan honor kepada orang yang bekerja,” tandasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
