Apabila ada ada iuran, maka bisa memotivasi pihak-pihak yang mengangkut sampah dari warga ke lokasi pengolahan sampah. “Prinsip ini harus terbentuk. Tentu saja petugas bisa dibayar dengan iuran warga atau dari Dana Desa. Namun ingat pengolahan sampahnya dipusatkan di lokasi Puding,” jelas Jujun.
Lalu apa kendala yang ada di lapangan, Jujun menegaskan, sejak dulu keberadaan tanah atau lahan yang sering menjadi masalah. Maka dia menyarankan kepada pihak desa yang tidak memiliki lahan carik, maka bisa pinjam pakai dengan tanah masyarakat. Tapi kedepannya harus merencanakan untuk membuat program pengadaan tanah.
“Banyak yang mengeluh ke saya bahwa Dana Desa tidak bisa digunakan untuk pengadaan tanah. Maka saya sering tegaskan, menurut saya bisa saja. Karena di tempat lain bisa, kenapa di Garut tidak bisa,” imbuhnya menegaskan.
Peranan Pendamping Desa
Persoalan di desa harus segera terselesaikan dan dibutuhkan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi. Maka setiap desa seharusnya ada pihak yang menengahi, yaitu pendamping desa dari kemendes.
“Keberadaan pendamping desa sangat dibutuhkan terkait dengan upaya pengadaan lahan untuk pengolahan sampah,” papar Jujun Juansyah.
Dengan menggunakan konsep edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan tenaga fasilitator yang akan mendampingi KSM untuk memberikan edukasi, maka sistem akan mudah untuk dijalankan.
“Ketika pemetaan dan sebagainya termasuk pengadaan sarana dan prasarananya sudah dilaksanakan, maka Dinas Lingkungan Hidup akan membantu infrastruktur dan bangunannya, semoa bisa terbangun dalam bentuk TPS3R yang lebih refresentatif dan mungkin dibantu mesin tekhnologinya,” ujarnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
