Banyak pihak yang berharap Kejari Garut untuk segera menuntaskan kasus tersebut, karena dengan proses yang cukup panjang menimbulkan banyak spekulasi dan beragam dugaan dari berbagai kalangan.
Setidaknya ada dua pihak yang mendorong pihak Kejari Garut untuk menyampaikan kepastian terkait BOP dan Reses. Pihak pertama mendukung dan mendorong Kejari Garut untuk segera mengumumkan siapa saja yang terbukti bersalah dan segera ditetapkan tersangkanya.
Sementara pihak lain meminta Kejari Garut untuk bersikap tegas dan berani dengan menerbitkan SP3, apabila memang tidak ditemukan cukup bukti, sehingga semua aparatur pemerintah dan 50 Anggota DPRD Garut bisa bekerja dengan fokus dan maksimal.
Terbitnya SP3 dugaan tindak pidana terkait anggaran kegiatan BOP dan Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 dimasa kepemimpinan Dr. Halila Rahma Purnama, SH., Hum membuat sebagian aktivis anti korupsi tersentak.
Laporan Ke Jamwas dan Satgas 53
“Saya bukan pelapor, tetapi selama ini kami mendukung penegakan hukum. Kami akan mempelajari dulu alasan pihak Kejari Garut menerbitkan SP3. Tapi saya pribadi merasa kecewa mendengar perkembangan dugaan pelanggaran BOP dan Reses DPRD Garut berakhir dengan SP3. Namun demikian saya tetap harus menghormati keputusan yang diambil Kejari Garut,” imbuh Ketua LSM DPD Laskar Indonesia, Dudi Supriadi dan Ketua Galudra Nusantara Intan Dewata (GDIN) Rudi di bilangan Setda Pemkab Garut, Jumat (11/01/2024).
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
