LOCUSONLINE, JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman pendidikan di luar negeri. Kamis, 29/ 02/ 2024
“Gerakan MBKM adalah suatu perubahan historis. Ini merupakan lompatan yang mungkin negara-negara maju sudah mulai merencanakan, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia sudah lebih dulu mengimplementasikannya,” kata Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam keterangan di Jakarta pada hari Kamis.
Salah satu pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa melalui Gerakan MBKM adalah kesempatan untuk melaksanakan magang di perusahaan multinasional atau domestik di luar negeri.
Mendikbudristek menyebutkan bahwa hingga saat ini, hampir satu juta mahasiswa telah melaksanakan magang di luar negeri berkat Gerakan MBKM.
Tidak hanya magang, mahasiswa tingkat sarjana pada semester empat hingga tujuh juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program International Student Mobility Awards (IISMA) yang memungkinkan mereka untuk kuliah di luar negeri selama satu semester. Program ini merupakan salah satu kebijakan MBKM.
Selain mengeksplorasi pengalaman di luar negeri, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dengan menyebarkan ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat di dalam negeri.
Melalui Program Kampus Mengajar, sejumlah mahasiswa dapat turun langsung untuk mengajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Mahasiswa juga dapat merasakan pengalaman studi di luar kampus selama satu semester untuk memilih program studi di luar yang berbeda dari yang mereka pelajari sehari-hari.
“Meskipun perjalanan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, kita harus terus maju demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues