LOCUSONLINE.CO, Garut – Masyarakat Pemerhati dan Pengkaji Kebijakan (MPK) Kabupaten Garut sudah merasa yakin dengan langkah hukumnya mengajukan Praperadilan kepada Kejaksaan Negeri Garut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Jaksa Agung melalui Pengadilan Negeri Garut minggu depan.
Bahkan MPK menduga kalau Kejaksaan Negeri Garut telah melabrak Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana reses dan dana operasional pimpinan DPRD Garut tahun 2014 – 2019.
“Masyarakat jangan terus diberikan pendidikan yang kurang baik, seperti contohnya harus taat hukum, namun faktanya oknum penegak hukum pun tidak taat hukum. Itu diibaratkan lembaga kejaksaan sebagai pedang untuk menegakan hukum, tetapi ada oknum yang melabrak Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sendiri dalam menangani dugaan Tipikor dana reses dan dana operasional pimpinan DPRD Garut tahun 2014 s/d 2019,” kata Bakti Safa’at, Koordinator MPK di kediamannya, Minggu 17/3/2024.
Sederhana saja, lanjut Bakti, jangka waktu penyelidikan di Kejaksaan berapa lama, terus penyidikan berapa lama dan berapa kali, lalu menyampaikan laporan penyidikan berapa kali.
“Itu semua sudah diatur oleh Peraturan Jaksa Agung sebagai pedoman teknis yang wajib ditaati dan dilaksanakan, bukan sebagai kiasan,” katanya.
Bakti meyakini, kalau tindakan hukum tim penyidik kejaksaan yang menangani perkara Tipikor DPRD ini berpotensi kuat maladministrasi, lalu hasilnya atau produknya seperti contoh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kan dipertanyakan.
“Artinya langkah dan tindakan penyidik setelah terbitnya surat perintah penyidikan melanggar aturan, bahkan berpotensi mal adinistrasi. Lalu produk yang dihasilkannya harus diakui atau tidak. Kan seolah itu tidak ada produk, karena dihasilkan dari produk yang melanggar. Apalagi sekarang tiba-tiba diterbitkan SP3. Ini kan tanda tanya besar, terlalu politis,” ujarnya singkat.
Intinya, dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana Reses dan dana BOP DPRD tahun 2014-2019 ini, Kejaksaan wajib menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan dilaksanakan sesuai tahapan prosedur.
“Coba kita baca dengan saksama, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus menyebutkan “dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan baik menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan I (Labangdik 1)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya,” papar Bakti.
Lalu, sambungnya, baca juga Pasal 422 ayat (1) yang menyebutkan “dalam surat perintah penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka,” beber Bakti sambil memperlihatkan aturan tersebut.
Jadi, menurutnya, setiap tahapan ada waktunya dan telah dengan tegas diatur. “Lebih jelasnya nanti kita sampaikan dipersidangan Praperadilan,” pungkasnya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
