LOCUSONLINE, BANDUNG – Pelanggar Tapera Akan Disanksi. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan diberlakukan pada tahun 2027. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Senin, 3 Juni 2024
Terdapat enam pihak yang akan menerima sanksi administratif, termasuk peserta, pemberi kerja, Badan Pengelola (BP) Tapera, Bank Kustodian, bank atau perusahaan pembiayaan, dan manajer investasi. Sanksi akan diberikan oleh Komite Tapera dan otoritas yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020.
Pihak yang Memberi Sanksi
Ada 4 otoritas yang berwenang memberikan sanksi kepada pekerja, pemberi kerja, dan pihak bank.
Berikut adalah daftar pemegang kuasa atas sanksi Tapera:
1. Komite Tapera
2. BP Tapera
3. Otoritas Jasa Keuangan
4. Otoritas Pemberi atau Pengawas Izin Usaha dan Pemberi Kerja
Sanksi untuk Pekerja Mandiri/Freelance
Tertuang dalam pasal 55, sanksi administratif untuk pekerja mandiri mencakup tiga poin:
1. Peringatan tertulis bagi pekerja mandiri yang melanggar ketentuan.
2. Sanksi peringatan tertulis dilakukan oleh BP Tapera.
3. Pengenaan sanksi peringatan tertulis dilakukan sebanyak dua kali dengan jangka waktu maksimal 10 hari kerja untuk setiap peringatan.
Sanksi Pemberi Kerja
Sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja meliputi:
1. Peringatan tertulis pertama oleh BP Tapera.
2. Denda Administratif jika kewajiban tidak dipenuhi setelah peringatan kedua.
3. Mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja.
4. Pembekuan izin usaha.
5. Pencabutan izin usaha jika sanksi sebelumnya tidak dilaksanakan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
