Baleg DPR tidak mengikuti putusan MK, melainkan menggunakan rujukan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penghitungan batas usia minimal pencalonan kepala daerah. Kecurigaan terhadap DPR semakin meningkat karena pembahasan RUU Pilkada dilakukan dengan cepat hanya dalam satu hari.
Sejumlah pengamat dan pakar hukum tata negara menyuarakan kekhawatiran terhadap langkah DPR yang dinilai melanggar keputusan MK. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai “pembegalan” terhadap konstitusi.
Aktor Reza Rahadian juga ikut serta dalam demonstrasi menolak revisi UU Pilkada, menyampaikan kegelisahannya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Demonstrasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bersatu untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada.
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
