“Ketiga nilai ini hanya bisa tumbuh jika kebudayaan dan etika menjadi nafas dalam setiap kebijakan dan langkah pembangunan,” tambahnya.
DPRD Garut pun menyambut baik pandangan tersebut. Dalam pertemuan ini, DPRD menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan beberapa hal penting. Diantaranya adalah rencana pengajuan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemajuan kebudayaan pada tahun 2025, serta upaya untuk memfasilitasi DKKG agar memiliki sekretariat operasional yang representatif.
“Alhamdulillah DPRD juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan kegiatan Anugerah Budaya melalui penguatan pengajuan proposal ke berbagai sumber pendanaan, termasuk CSR (Corporate Social Responsibility),” ujar Kang Jiwan.
Komisi IV DPRD, sambung Jiwan, bahkan mengupayakan agar beberapa program DKKG dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. “Langkah ini menunjukkan bahwa kebudayaan mulai mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Garut,” tandasnya.
Di akhir pertemuan, Kang Jiwan menyampaikan harapannya agar sinergi antara DKKG dengan DPRD Garut terus terjaga. “Kami percaya, dengan dukungan DPRD dan semua elemen masyarakat, kebudayaan Garut tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu menginspirasi di tingkat nasional. Tradisi budaya dan etika yang hidup dalam masyarakat akan menjadi penggerak utama kemajuan, bukan sekadar pelengkap,” tandasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
