Kejahatan korupsi, papar bakti, di Kabupaten Garut bukan lagi extra ordinary crime yang notabene kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas terhadap masyarakat. Padahal kejahatan ini dapat berdampak pada sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ekologi. Tetapi banyak fakta, bahwa dugaan korupsi bisa berdamai dan diselesaikan dengan cukup mengembalikan kerugian.
“Oknum APH itu cukup memainkan waktu proses penyelidikan dan penyidikan, meskipun telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur lamanya proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi kerap menjadi alat tawar menawar para oknum untuk mendapatkan keuntungan,” bebernya.
Definisi extraordinary crime memang tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar yang pasti, kata Bakti, dalam buku yang ditulis Muhammad Hatta berjudul ‘Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)’. Aceh: Unimal Press, 2019, hal. 12 Muhammad Hatta berpendapat, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi extraordinary crime, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematik serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik tersebut dapat digolongkan kepada kejahatan luar biasa.
“Untuk itu, kami atas nama lembaga GLMPK dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum oleh oknum pejabat di SKPD yang kami curigai, karena sangat tidak realistis belanja kawat/Internet dan TV berlangganan di satu SKPD Pemerintah Kabupaten Garut mencapai Rp. 7 Milyar Lebih,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
