LOCUSONLINE.CO, GARUT – Kritikan Kepada Oknum DPRD Semakin Menguat, Sejumlah Tokoh Menduga Ada Motif “Terselubung” Dibalik Pansus PDAM:
Sejumlah tokoh akademisi di Kabupaten Garut mulai angkat bicara terkait desakan oknum-oknum di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Garut untuk membuat Pansus BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Pasalnya, desakan Pansus BUMD yang digaungkan hanya menyasar pada salah satu lembaga saja, yakni Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan atau lebih dikenal PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Garut. Padahal, Pemkab Garut memiliki beberapa BUMD, yakni Perseroda BPR Intan Jabar (BIJ) Garut, Perumda BPR Garut atau Bank Garut serta PT. LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Garut.
Padahal, dari keempat BUMD tersebut hanya BPR Intan Jabar yang jelas-jelas dianggap “sakit” akibat ulah sejumlah oknum yang secara nyata melakukan korupsi, sehingga diganjar hukuman penjara dan denda yang diputuskan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.
Sebelum isu Pansus PDAM muncul, sejumlah elemen menyuarakan berbagai persoalan di tubuh PDAM Garut dan dibawa ke audensi bersama DPRD Garut. Hal-hal yang disampaikan diantaranya tentang kenaikan tarif, pengangkatan direksi yang dianggap tidak sesuai regulasi, kebocoran pipa, tranfaransi dan pemilihan direksi, pembentukan Pansus (Panitia khusus) untuk mengatasi setiap persoalan di PDAM serta dugaan indikasi pelanggaran.
Langkah masyarakat mendapat respon dari DPRD Garut dan audensi pun terlaksana di aula DPRD Garut. Namun sayang, salah satu oknum di DPRD Garut memplesetkan gelar akademis yang disandang oleh Direktur Utama Perumda Tirta Intan Garut, Dr. H. Aja Rowikarim, S.Ag sebagai sarjana air galon.
Akibat plesetan gelar tersebut, sejumlah ormas dan sejumlah guru yang memiliki gelar akademis tersebut marah, karena ucapan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sebagai wakil rakyat. Oknum anggota DPRD yang mempelesetkan gelar akademis S.Ag menjadi sarjana air galon pun menjadi sorotan.
Kemarahan tersebut diikuti dengan audensi guna meminta kejelasan dan pertanggungjawaban tentang maksud dan tujuan oknum-oknum DPRD mempelesetkan gelar akademis Sarjana Agama menjadi sarjana air galon.
Jawab Kritikan Dengan Kerja Nyata
Indikasi pelanggaran dan kecaman terhadap PDAM Garut dijawab serius oleh Direksi PDAM Garut. Namun demikian, pihak PDAM mengaku tengah fokus melakukan berbagai program yang telah disiapkan sebelumnya. PDAM menilai, setiap kritikan dan tudingan negatif dari siapa saja merupakan bagian dari perhatian kepada PDAM.
“Kami sedang fokus mengembangkan perusahaan. PDAM adalah asset Pemkab Garut, artinya milik seluruh warga Garut. Kami semua, yakni direksi, dewan pengawas dan karyawan memiliki amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Semua kritikan menjadi bahan evaluasi, suplemen dan bentuk perhatian yang akan kami jawab dengan kerja nyata,” papar Dirut Perumda Tirta Intan, Dr. H. Aja Rowikarim, S.Ag di sela-sela apel pagi di Kantor Pusat perumda Tirta Intan, Senin (20/01/2025).
Jangan Menggangu Pelayanan Kepada Masyarakat
Kerja nyata semua jajaran PDAM Garut akhirnya mendapat simpati dari berbagai kalangan. Pasalnya, semua tuduhan yang selama ini diperbincangkan tidak bisa dibuktikan. “Saya terus memantau, mengikuti dan mengamati setiap informasi tentang PDAM, tapi ternyata tidak ada yang terbukti,” ujar Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, Irwan Hendarsyah, S.E.
Tokoh masyarakat yang aktif pada pelestarian budaya Sunda ini menegaskan, jika perusahaan PDAM yang memiliki tugas untuk memberikan layanan air bersih kepada masyarakat ini terus dipersoalkan tanpa bukti yang jelas, maka dikhawatirkan malah bisa menggangu pelayanan.
“Saya salut kepada semua direksi dan karyawan PDAM Garut, karena isu-isu tentang PDAM ini terjadi sudah cukup lama dan terus menerus. Saya berharap pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu,” katanya.
Pria yang akrab disapa Kang Jiwan inipun mengomentari sikap DPRD Garut yang terkesan diam terhadap kasus korupsi Bank Intan Jabar, tapi “galak” ke PDAM.
“Suara saya, seperti suara masyarakat pada umumnya, jika mengamati sikap DPRD Garut ke PDAM kenapa beda 360 derajat pada kasus BIJ. Padahal kasus BIJ sudah terbukti merugikan negara puluhan miliar, tapi DPRD malah terus mempersoalkan PDAM,” katanya.
Kembali Layangkan Praperadilan Korupsi BIJ ke Pengadilan Tipikor
Senada dengan Kang Jiwan, Ketua GLMPK (Gerakan Literasi Masyarakat Pemerhati Kebijakan) Bakti Safaat menegaskan, dugaan korupsi di BIJ Garut belum lah selesai, tapi masih banyak “PR” yang harus dilakukan Kejati Jabar.
“Yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung itu baru dua cabang, sementara lima cabang lainnya belum ada proses persidangan. Selain itu, ada dugaan gratifikasi dari oknum BIJ kepada pejabat Garut, oknum anggota DPRD Garut, bahkan ada kesaksian uang mengalir ke mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan melalui sekretaris pribadinya. Sehingga kami akan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Tipikor Bandung,” katanya.
Pada Praperadilan kasus BIJ Garut, tegas Bakti, termohonnya adalah pihak Kejati Jabar dan Kejari Garut. “Kejati Jabar sebagai Jaksa yang menangani, sedangkan Kejari Garut sebagai lembaga yang memiliki wilayah hukum,” paparnya.
Kejati Jabar Harus Periksa Komisaris BIJ
Sementara, Wasekjen PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Taofik Rofi Nugraha menegaskan, semua oknum di BIJ Garut harus ikut bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan oleh tangan-tangan jahat yang menikmati uang haram dengan memanfaatkan fasilitas BIJ.
“Kasus BIJ belum tuntas, masih ada banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Pihak kejaksaan harus memanggil semua pemilik saham, direksi dan komisaris BIJ. Jangan sampai mereka hanya menikmati gaji bulanan saja, tetapi tupoksinya tidak berjalan,” katanya,
Rofi juga meminta Kejati Jabar untuk menindaklanjuti setiap keterangan saksi yang mengaku telah menyerahkan uang haram ke sejumlah pejabat Garut dan oknum anggota DPRD Garut,
“Kejahatan yang menimpa BIJ Garut sudah terbukti dan meyakinkan telah membuat kredit fiktif dan kredit topengan, yang pada akhirnya merugikan negara puluhan miliar serta merugikan masyarakat. Selain itu, ada juga keterkaitan dengan inbreng atau penambahan modal dari pemkab Garut ke BIJ Garut. Semua persoalan ini harus dicari benang merahnya, supaya tidak lari kemana-mana,” pungkasnya.
Taofik Rofi menegaskan, jangan sampai permohonan Pansus PDAM ini ditunggangi dengan “motif terselubung”. Pasalnya, baru-baru ini muncul tudingan, Pansus PDAM berkaitan dengan persiapan penggantian direksi. Salah satunya beredar foto Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dadan Hidayatullah sedang mengikuti Diklat Air Minum dan yang selama ini mengkritisi bahkan memplesetkan gelar SAG menjadi sarjana air galon merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKB.
“Sehingga jangan menyalahkan pihak-pihak menuding bahwa Pansus PDAM ini disertai dengan dugaan motif terselubung,” katanya. “(asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
