“Perlu kita menilai sisi konspirasi yang berlindung di balik intimidasi-intimidasi politis berupa pansus, yang sebetulnya secara urgensi dan permasalahan belum memerlukan tindakan-tindakan seperti ini. Jika kita jujur akan keadaan Garut, maka skala prioritas Pansus harus menyasar pada pokok masalah, seperti Pansus kemiskinan ekstrim, Pansus tentang sampah, Pansus tentang kinerja stagnannya IPM Pendidikan, Pansus tentang kasus Bank BIJ yang secara kasat mata seharusnya DPRD mampu membuat skala prioritas terhadap penggunaan alat kelengkapan dewan ini,” ungkapnya.
Lalu, kata Indra, apakah di BUMD Perumda Tirta Intan Garut bersih atau tanpa masalah? tentu ada masalah, hanya kadar masalahnya secara ruang lingkup harusnya mampu diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pengawas Internal BUMD itu sendiri atau mekanisme rapat komisi yang membidangi hal itu.
“Jika terjadi tindakan wanprestasi atau pidana pun, maka pengelolaan masalah dilakukan oleh laporan publik melalui mekanisme aparat penegak hukum. Sehingga bisa saya simpulkan, Pansus untuk BUMD Perumda Tirta Intan ini tidak memenuhi unsur urgensi, dan pastinya ketika Pansus ini digulirkan maka pendekatan yang muncul adalah intimidasi kepentingan jabatan tertentu melalui proses Pansus. Dan tentu, publik boleh menyimpulkan bahwa akan ada kepentingan pribadi pada pengisian-pengisian jabatan di BUMD ini dikemudian hari,” tandasnya.
Menyikapi rencana Pansus DPRD Garut terhadap PDAM Garut, maka Bupati Garut terpilih, Ir. Dr. H. Abdusy Syakur Amin harus mampu mengendus aroma-aroma politis seperti ini, karena tentu saja Jargon Garut Hebat salah satunya mengedepankan azas independensi dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
