LOCUSONLINE, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan keprihatinan atas rendahnya efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dari total anggaran bansos Rp 500 triliun, hanya sekitar setengahnya yang benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos dan memastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Integrasi Data dan Sinkronisasi Program
Sebagai upaya pembenahan, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama:
- – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- – Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- – Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Data DTSEN akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi data penerima bansos.
