“Saya sudah ngobrol panjang dengan Kang Asep, karena hampir semua wartawan dan aktivis sudah mengenal Kang Asep, sehingga tidak sulit untuk bertemu dengan dia,” tegasnya.
Menurut Rofi, Asep memperlihatkan berbagai dokumen yang dibawa Asep Ahmad. Adapun dokumen itu diperoleh Kang Asep dari narasumber yang selama ini memberikan kritikan kepada Kejaksaan Negeri Garut, terutama kritikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Aparat Penegak Hukum (APH). “Tidak ada salahnya kan saya tabayyun ke Kang Asep sebagai sesama warga Garut,” terangnya.

Menurut Rofi, ada tiga hal yang dibicarakan dengan Asep Ahmad. Pertama tentang tulisannya berkaitan dengan penanganan dugaan korupsi dan pengembalian kerugian negara kasus dugaan korupsi penataan Jogging Track di kawasan SOR R.A.A Adiwidjaya, kedua tentang aliran dana dari Pemerintah Pusat ke Kejari Garut Tahun Anggaran (TA) 2024 dan yang ketiga tentang legalitas perusahaan pers yang digunakan sebagai penerbitan media massa.
“Terkait dugaan korupsi pembangunan Jogging Track saya menilai setiap jawaban yang dilayangkan Kejari Garut kepada Kang Asep Muhidin selaku pelapor diduga tidak konsisten,” katanya.


Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues