Alasan dari penilaiannya itu didasarkan pada setiap surat yang dilayangkan Kejari Garut, yang sepertinya poin intinya berbeda-beda. Semisal pada surat yang ditulis Kejari Garut, 27 Desember 2024. Surat ini merupakan pemberitahuan tindak lanjut atas laporan/pengaduan laporan penataan area Jogging Track. Disana dituliskan setelah dilakukan penyelidikan atas laporan pengaduan Kang Asep Muhidin, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.
“Kalau saya mulai menilai dari surat ini dijelaskan bahwa tidak ada dugaan korupsi pada pembangunan Jogging Track sehingga proses pada kasus ini dihentikan. Alasannya, karena tidak ada kaitannya dengan dugaan tipikor,” terang Rofi.
Namun Rofi merasa heran, ketika melihat surat yang dilayangkan Kejari Garut tertanggal 31 Desember 2024 kepada pelapor yang sama yakni Asep Muhidin. Pada surat ini disebutkan secara gamblang bahwa atas laporan Kang Asep Muhidin, Kejari Garut telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan Puldata dan Pulbaket serta penyelidikan dan meminta bantuan penghitungan audit investigasi kepada Inspektorat Daerah Garut kemudian Inspektorat Garut menerbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi pengujian kualitas kegiatan penataan area Jogging Track di Kawasan SOR R.A.A Adiwidjaya Tahun 2022.
“Nah, pada surat ini dijelaskan secara gamblang bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan total sejumlah Rp 313.212.414.06. Dengan rekomendasi terhadap kekurangan volume tersebut agar dikembalikan ke Rekening Kas Daerah (Kasda) dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
