Patris menjelaskan, saat pengembalian aset, kedua Kuasa Hukum dan Jaksa berinisial AZ hanya mengembalikan sebesar Rp.38,2 miliar.
Kemudian, sisa senilai Rp.23,2 miliar dibagikan kepada oknum Jaksa inisial AZ dengan nilai Rp.11,5 miliar dan sisanya untuk Kuasa Hukum korban.
“Atas tindakan tersebut, Penyidik Kejati DKJ Jakarta telah memeriksa beberapa pihak pada tanggal 24 Februari 2025 yaitu satu orang oknum Jaksa inisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Dalam penetapan tersebut, Kejati DKI juga memblokir rekening, menyita aset rumah dan uang yang dititipkan kepada istri tersangka.
Adapun Kuasa Hukum inisial BG telah dimintai keterangan dan diperoleh alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, Patris menghimbau kepada Kuasa Hukum korban berinisial OS berstatus saksi, karena setelah dipanggil belum memenuhi panggilan.
Baca juga :
Kejaksaan Negeri Garut Menerima Dana Rp. 11 Milyar, GLMPK: Itu Uang Rakyat
“Untuk itu kuasa hukum korban, OS, diimbau agar kooperatif menjalani proses hukum dengan memenuhi panggilan Penyidik,” imbuh Patris.
Saat ini, tersangka BG sedang dilakukan pemeriksaan dan tersangka oknum Jaksa AZ telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.
Adapun Pasal yang disangkakan terhadap Jaksa inisial AZ Kata Patris, yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
