“Kami mewakili masyarakat sipil menolak pengesahan RUU TNI karena di dalamnya masih banyak pasal bermasalah, seperti pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil,” kata Satya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan.
“Lalu TNI dapat melaksanakan operasi militer selain perang tanpa adanya kontrol sipil, dan pasal-pasal lain yang menurut kami bermasalah,” lanjutnya.
Editor: Bhegin
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
[Locusonline.co] JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter memproyeksikan lonjakan jumlah pengguna…
Sementara itu, RUU Satu Data juga dijadwalkan untuk segera dibahas guna memperkuat integrasi data pemerintah…
Menurutnya, industri otomotif Jepang siap menyesuaikan teknologi kendaraan dengan arah kebijakan energi yang tengah dikembangkan…
Menurutnya, dalam masa kepemimpinan yang relatif singkat, Friderica dinilai mampu merespons sejumlah persoalan fundamental yang…
Koresponden sejumlah media internasional melaporkan terdengarnya beberapa ledakan di sekitar wilayah Yerusalem tak lama setelah…
Jika dilihat berdasarkan klasifikasi hotel, tamu yang menginap di hotel berbintang memiliki rata-rata lama menginap…
