Selain fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Syakur turut menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk kesehatan ibu dan anak serta pemerataan akses pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun angka partisipasi pendidikan dasar sudah tinggi, tingkat partisipasi di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) masih perlu mendapat perhatian lebih.
Terpisah, ketua Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) menyayangkan, Bupati hanya menyoroti IPM dan dunia pendidikan, tidak menyoroti mentalitas pejabat dalam komitmennya turut mencegah perbuatan Korupsi.
Baca juga :
Kejari Garut : Kerugian Joging Track Sudah Dikembalikan, Inspektorat : Pidananya Selesai
“Badai Besar” Oknum Petinggi Jaksa Intervensi Kasus Dugaan Korupsi Joging Track di Garut ??
“Seharusnya dijadikan fokus Bupati selain menyoroti dunia Pendidikan yaitu mentalitas pejabatnya juga dijadikan sorotan. Karena jangan sampai pejabat yang memiliki kepemimpinan korup bisa dapat jabatan karena faktor kedekatan, atau karena kalau dipanggil langsung datang dan selalu mengikuti kemana Bupati maupun wakil Bupati bekerja dilapangan, itu kan pencitraan didepan pimpinan,” kata Bakti.
GLMPK menyoroti, pembangunan jogging track yang menyerap anggaran milyaran tidak jelas penggunaannya karena perencanaan yang buruk, ujungnya ditemukan kerugian keuangan negara/daerah. Bahkan ada yang lebih krusial.
“Salah satu contoh pembangunan sarana olah raga dan jogging track oleh Dispora Garut, sampai saat ini jogging track tidak jelas manfaatnya. Bahkan merugikan keuangan negara atau daerah. Bahkan yang paling sedih adanya kebohongan yang nyata dengan mengakui bahwa material karpet jogging track diimpor dari luar negeri, faktanya produk dalam negeri,” cetusnya.
Baca juga :
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
