LOCUSONLINE, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut resmi mengadakan uji kompetensi teknis bagi para pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) sebagai langkah strategis memastikan kesesuaian antara kemampuan pejabat dan tanggung jawab jabatan yang diemban.
https://www.youtube.com/watch?v=E9Ag6NBXAmM&t=7s
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Aula Hotel Harmoni pada Senin (19/5/2025). Dalam sambutannya, Bupati Syakur menegaskan bahwa uji kompetensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya serius untuk menyelaraskan potensi individu dengan kebutuhan institusi.
“Pemerintahan ini tidak cukup hanya berjalan dengan semangat. Harus ada pijakan kuat pada data, indikator capaian, dan evaluasi menyeluruh. Salah satunya melalui pendekatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur utama pembangunan,” ujar Syakur.
Baca juga :
Jelang Pembukaan Seleksi Direksi PDAM Garut, Anggota Partai Politik, Mantan Dewan Pengawas Tidak Bisa Mendaftar
LSM Awasi Kinerja DPRD Garut, Isu PDAM Diambang Kebangkrutan Diduga Jadi Alat Penggiringan Opini Terkait Kasus Korupsi BIJ Garut
Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan kompetensi aparatur sipil negara dalam mewujudkan visi “Garut Maju dan Hebat”. Ia meminta para pejabat untuk jujur dalam menilai kemampuan diri dan tidak menjadikan jabatan sebagai ambisi pribadi.
“Jabatan bukan soal keinginan, tapi soal kecocokan antara kapabilitas dan kebutuhan jabatan. Kami ingin pejabat yang benar-benar tepat fungsi dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Syakur turut menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk kesehatan ibu dan anak serta pemerataan akses pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun angka partisipasi pendidikan dasar sudah tinggi, tingkat partisipasi di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) masih perlu mendapat perhatian lebih.
Terpisah, ketua Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) menyayangkan, Bupati hanya menyoroti IPM dan dunia pendidikan, tidak menyoroti mentalitas pejabat dalam komitmennya turut mencegah perbuatan Korupsi.
Baca juga :
Kejari Garut : Kerugian Joging Track Sudah Dikembalikan, Inspektorat : Pidananya Selesai
“Badai Besar” Oknum Petinggi Jaksa Intervensi Kasus Dugaan Korupsi Joging Track di Garut ??
“Seharusnya dijadikan fokus Bupati selain menyoroti dunia Pendidikan yaitu mentalitas pejabatnya juga dijadikan sorotan. Karena jangan sampai pejabat yang memiliki kepemimpinan korup bisa dapat jabatan karena faktor kedekatan, atau karena kalau dipanggil langsung datang dan selalu mengikuti kemana Bupati maupun wakil Bupati bekerja dilapangan, itu kan pencitraan didepan pimpinan,” kata Bakti.
GLMPK menyoroti, pembangunan jogging track yang menyerap anggaran milyaran tidak jelas penggunaannya karena perencanaan yang buruk, ujungnya ditemukan kerugian keuangan negara/daerah. Bahkan ada yang lebih krusial.
“Salah satu contoh pembangunan sarana olah raga dan jogging track oleh Dispora Garut, sampai saat ini jogging track tidak jelas manfaatnya. Bahkan merugikan keuangan negara atau daerah. Bahkan yang paling sedih adanya kebohongan yang nyata dengan mengakui bahwa material karpet jogging track diimpor dari luar negeri, faktanya produk dalam negeri,” cetusnya.
Baca juga :
Kasatpol PP Ngumpet Saat Wakil Bupati Garut Meninjau Jogging Track SOR Ciateul?
Dugaan Korupsi Jogging Track Rugikan Ratusan Juta Dihentikan, Kejari Terima Aliran Dana Rp 11 Miliar, Warga Ancam Demo Ke Kejari dan Inspektorat Garut
Kami dari GLMPK sangat mendukung Bupati dan Wakil Bupati Garut agar komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kalau ada oknum pejabat korup harusnya dijadikan pertimbangan khusus.
GLMPK mengingatkan pejabat itu bekerja untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat, bukan bekerja untuk merampok anggaran, tegasnya. (Asep Ahmad)
