Apalagi, kata Bakti, kalau kita melihat keputusan Bupati Garut tentang Pansel, itu sangat fatal, maaf-maaf, itu menunjukan pemkab Garut gegabah dalam segala hal, atau bisa dianggap atau kami duga dungu yang membuat pengumuman seleksi Pansel ini karena tidak mencantumkan perubahan SK.
GLMPK mengaku telah menunjuk salah satu kantor hukum untuk mengajukan gugatan ini, bahkan surat kuasa khusus telah ditandatangani kemarin.
Baca juga :
Gubernur Jabar Digugat GLMPK Gegara PT. Ultimate Noble Indonesia, PN Garut Jadwalkan Sidang Perdana
Kerugian Rp. 180 Milyar, Bukti Dugaan Korupsi DPRD Garut Hilang di Sekwan?
“kami telah menunjuk kantor hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh panitia seleksi calon direksi PDAM tirta intan masa jabatan 2025-2030, kalau ini dibiarkan, maka hukum akan senaknya dikoyak-koyak oleh oknum pejabat di Pemkab Garut. Seharusnya Bupati Garut sebagai pimpinan, bahkan beliau itu seorang akademisi dan menyandang gelar Profesor dapat bertindak dan segera mengambil langkah, in ikan tidak karena mungkin kepentingan politiknya untuk menempatkan salah satu tim atau pendukungnya menjadi Direksi di PDAM Tirta Intan,” sindir Bakti.
Baca juga :
Kami, Sambungnya, tidak memiliki kepentingan dalam tahapan seleksi, tetapi GLMPK yang terlahir dan bersiri yang memiliki tujuan hanya dua, yaitu menyikapi tentang dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan masalah lingkungan tidak bisa diam ketika ada pemerkosaan hukum dan akan menjadikan Kabupaten Garut ini menjadi Kabupaten yang Inkonstitusional. (AA/Red.01***)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
