Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Kamis (19/6/2025), Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyampaikan kritik terbuka terhadap Sekda Herman Suryatman. Ia menyatakan selama mewakili Gubernur dalam sidang-sidang paripurna, belum pernah melihat kehadiran Sekda.
“Sekalian tanyakeun, kamana wae Sekda? Selama saya hadir di paripurna, beliau tidak pernah muncul. Bahkan di kantor pun jarang terlihat,” ujar Erwan.
Sindiran itu muncul ketika DPRD menyoroti persoalan tunggakan Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda dinilai seharusnya hadir memberikan penjelasan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Herman menyampaikan bahwa ketidakhadirannya adalah konsekuensi dari penugasan langsung untuk mendampingi kunjungan Menko PMK. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang ia usung mendorong pejabat untuk lebih responsif dan aktif di lapangan.
“Ini bagian dari semangat reformasi birokrasi sabubukna. Tidak hanya duduk di balik meja, tapi bekerja secara total di lapangan,” tulis Herman dalam pernyataan resminya pada Jumat (20/6/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, berharap ketegangan antarpejabat eksekutif tidak diperpanjang di ruang publik. Menurutnya, masalah internal sebaiknya diselesaikan di lingkup internal pemerintahan.
“Hal seperti ini cukup dibahas di forum internal. Tidak semua hal harus dilontarkan di forum resmi seperti rapat paripurna,” kata Iswara. (BAAS)
