LOCUSONLINE, BANDUNG BARAT – Dengan wajah serius dan baju seragam, para pejabat DiskopUMKM Kabupaten Bandung Barat kembali menggelar seremoni penyerahan akta dan SK Kemenkumham untuk 18 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bertempat di aula kecamatan Cipatat, acara ini berlangsung penuh harap—meski sebagian masyarakat justru bertanya: setelah akta, apa? Selasa, 22 Juli 2025
Sebanyak 18 KDMP dari Kecamatan Saguling dan Cipatat resmi mendapat pengakuan legal dari negara. Tapi di balik tumpukan dokumen yang difotokopi rapi itu, nasib koperasi kerap berakhir pada lemari arsip atau baliho-baliho usang bertuliskan “Siap Meningkatkan Ekonomi Desa”.
“Kami sudah serahkan semua akta dan SK. Kini tinggal operasional dan tumbuh bersama,” ujar Rochmat Bahtiar, Kepala Bidang Koperasi UMKM, dengan nada penuh optimisme.
Dalam seremoni yang lebih mirip rapat investor daripada konsolidasi rakyat, Dinas juga memperkenalkan calon mitra dari dunia logistik dan perbankan. Namun publik masih belum mendapat gambaran jelas: apakah mitra datang untuk mendampingi, atau sekadar menambatkan keuntungan?
“Kami tekankan agar mitra tak hanya jual jasa, tapi bantu kelola manajemen dan keuangan koperasi,” tegas Rochmat, meski belum jelas bentuk intervensi riil dari para mitra tersebut.
Baca Juga : Koperasi Desa Merah Putih Seribu Seremoni: Dari Kita, Oleh Pejabat, Untuk Kamera
Koperasi Desa Merah Putih disebut-sebut akan menjadi penggerak ekonomi akar rumput. Tapi masyarakat belum lupa—begitu banyak koperasi desa sebelumnya hanya jadi formalitas proposal atau instrumen proyek musiman yang hilang tanpa evaluasi.
Rochmat sendiri menyampaikan dua orientasi sakral: kebutuhan warga dan produk unggulan desa. Tapi implementasi dari wacana ini masih remang-remang di tengah riuhnya seremoni.
“Misalnya koperasi menjual sembako, pupuk, obat-obatan, dan produk khas desa. Harapannya, ini akan mengangkat nama besar desa,” ujar Rochmat, seolah ekonomi bisa tumbuh hanya dengan imajinasi.
Distribusi SK bukan akhir perjuangan. Koperasi bukan hanya soal legalitas, tapi soal keberlanjutan. Sayangnya, dalam banyak kasus, koperasi desa dibentuk sebagai agenda proyek tahunan tanpa sistem pendampingan yang kokoh.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
