“Asalkan cepat lapor dan tidak lebih dari tiga hari. Karena di negeri birokrasi, lapar bisa ditunda, asal administrasi lengkap”
LOCUSONLINE, GARUT — Bantuan beras dari pemerintah yang seharusnya mengenyangkan, rupanya lebih dulu menyusut sebelum sampai ke dapur rakyat. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengonfirmasi bahwa bantuan tersebut memang terindikasi kurus, tapi jangan gusar masih ada prosedur pengganti.
“Sudah disosialisasikan kepada kepala desa, kalau beras kurang, segera lapor ke Bulog,” ujar Sekda, Senin (28/7/2025), dengan nada tenang seolah kekurangan timbangan adalah hal lumrah bukan dugaan kelalaian sistem distribusi atau kemungkinan praktik permainan berat.
Program bantuan yang diklaim telah berjalan dengan rapi dan penuh prosedur ternyata menyisakan drama karung. Di lapangan, menurut laporan beberapa kepala desa, masyarakat menerima beras bantuan yang timbangannya tak sesuai janji: dari 10 kilogram, menyusut 1 hingga 2,5 kilogram. Namun, solusi disiapkan: Zoom meeting! Ya, para camat dan Ketua Apdesi akan diajak rapat daring demi menyamakan “kesepahaman berat ideal” entah untuk berasnya atau ekspektasi rakyatnya.
“Kami akan Zoom dulu biar satu frekuensi,” ujar Sekda, karena dalam distribusi pangan, rupanya sinyal internet lebih penting dari timbangan digital.
Baca Juga : Kado HUT RI: 22 Kepala Desa Bersatu dalam Patungan, Jaksa Datang Bawa Mobil Tahanan
Utang Merah Putih: Ketika Koperasi Desa Disulap Jadi Mesin Kredit, Bukan Mandiri tapi Menyandera
Sementara itu, Kepala Desa Panyindangan, Indra Firman, blak-blakan soal temuannya: semua karung yang dibagikan ke warga tidak mencapai berat standar. Sudah dilaporkan ke Apdesi dan TKSK. Laporan ini tentu sangat tidak nyaman bukan bagi rakyat, tapi bagi institusi yang merasa semua sudah sesuai SOP.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
