Untuk Peraturan Daerah (Perda)
Judicial review Perda dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, atau organisasi masyarakat sipil.
MA dapat membatalkan atau mengubah Perda yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam mengajukan judicial review, perlu dipastikan bahwa prosedur yang diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa argumen yang dikemukakan kuat dan berdasarkan hukum.
Budi menegaskan, jika ketiga langkah ini tidak ditempuh, maka Perda tersebut bisa dianggal ilegal karena mal prosedur dan tidak melalui forum yang tidak tepat.
“Namun demikian, perda tersebut masih berlaku selama Perda itu sudah disahkan, selama tidak ada keputusan lain yang tidak ada membatalkannya, baik yang sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi, semisal keputusan menteri,” kata Budi.
Namun demikian, Budi mengingatkan, bila ada kesalahan isi Perda, maka diduga ada ketidakcermatan dari tim drafting yang membuat Perda tersebut yakni Pemkab Garut dalam hal ini bagian hukum dan bidang risalah dan perundang-undangan DPRD.
“Bagian Hukum Setda dan DPRD Garut harus lebih cermat dan hati-hati, jangan sampai Perda yang dibuat malah menimbulkan masalah baru, karena tentu pembuatan Perda itu tidak mudah dan harus menggunakan anggaran negara, serta membutuhkan waktu cukup lama,” katanya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
