“Bantuan dari langit pusat jatuh mulus ke rekening sekolah, tapi entah bagaimana bisa mendarat pula ke kantong oknum di daerah. Sejumlah sekolah di Garut yang menerima bantuan revitalisasi PAUD justru mengaku harus setor “uang pelicin” ke seseorang di Dinas Pendidikan setempat agar bisa “diprioritaskan kembali” di masa depan”
LOCUSONLINE, GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, tampaknya mulai resah dengan bau tak sedap dari dunia pendidikan anak usia dini di wilayahnya. Dugaan adanya pungutan liar (pungli) terhadap sekolah penerima bantuan revitalisasi PAUD membuatnya gerah. Ia berjanji akan memeriksa secara menyeluruh lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
“Saya akan cek ke dalam. Kita verifikasi dulu dan cari tahu seperti apa di lapangan,” ujar Syakur, Kamis (14/8/2025), dengan nada hati-hati.(Melansir berita tribunjabar.id)
Syakur menjelaskan bahwa dana bantuan bukan berasal dari pemerintah daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah yang mengajukan proposal. Namun, yang jadi pertanyaan: kalau tidak lewat Pemkab, lalu siapa yang meminta ‘jatah’ hingga puluhan juta rupiah?
Isu ini mencuat setelah sejumlah sekolah mengaku diminta menyetor antara Rp30 juta hingga Rp60 juta dari bantuan yang mereka terima yang nilainya antara Rp200 juta hingga Rp400 juta. Setoran ini diduga diserahkan ke seseorang di Dinas Pendidikan Garut sebagai “tiket langganan bantuan berikutnya”.
Garut Governance Watch (GGW) pun tak tinggal diam. Ketua GGW, Agus Sugandi, menyebut praktik semacam ini tidak hanya merusak tatanan pendidikan, tapi juga mencoreng upaya pemerintah pusat dalam mendistribusikan bantuan secara adil dan transparan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
