- Dinas PUPR Kabupaten Garut, Bidang Tata Ruang
Menegakkan aturan sesuai kewenangan sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah yang sama.
Menerbitkan surat permohonan pendampingan eksekusi kepada Satpol PP sebagai PPNS dan penegak perda.
- PT. Jakarta Intiland (PT. JIL)
Segera melaksanakan kesanggupan membatasi garis sempadan sungai yang tidak boleh dialihfungsikan.
Mentaati hasil notulensi sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
GLMPK menegaskan, jika dalam waktu yang telah disepakati PT. JIL tidak juga melakukan pembatasan mandiri, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum dan menggelar aksi massa ke DPRD Garut. Mereka juga akan mendesak pemerintah daerah dan Komisi II DPRD Garut untuk melakukan eksekusi pembatasan secara paksa sesuai hasil notulen audiensi.
“Jika PT. JIL tetap tidak melaksanakan pembatasan mandiri, kami akan ambil langkah hukum dan aksi massa. Tidak ada alasan lagi karena kesepakatan sudah jelas dalam notulen audiensi,” tutup Ridwan.(Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
