“Logikanya begini, BPK setiap tahun mengeluarkan LHP yang disertai dengan rekomendasi kepada bupati agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam mengelola penyertaan modal Pemda, khususnya melakukan evaluasi penyertaan modal. Tetapi, kenapa setiap tahun seringkali ada temuan yang sama,” katanya.
Bakti berharap, Bupati dan Sekretaris Daerah untuk memberikan sangsi tegas kepada oknum pejabat yang tidak cakap dalam menjalankan amanahnya. Sangsi berat, sedang dan ringan harus diterapkan secara proporsional, sehingga bisa menimbulkan efek jera dan sekaligus meningkatkan kinerja semua aparatur di Pemkab Garut.
“Semua pihak terkait yang terlibat dalam penyertaan modal Lembaga Keuangan harus dievaluasi dan diberikan sangsi dengan tegas sebagaimana rekomendasi BPK,” pungkasnya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
