“Drama paripurna DPRD Garut kali ini menunjukkan satu hal demokrasi lokal masih sangat hidup meski kadang hidupnya dengan cara terbatuk-batuk.”
LOCUSONLINE, GARUT – Rapat paripurna DPRD Garut, Senin 17 November 2025, berubah dari seremonial rutin menjadi drama politik tiga babak setelah Fraksi PDIP memilih walkout. Insiden ini terjadi di aula gedung DPRD Jalan Patriot, Tarogong Kidul, di hadapan unsur Forkopimda yang tampak lebih kaget daripada peserta rapat itu sendiri.
Ketegangan muncul ketika Dadan bersama anggota fraksi moncong putih lainnya berdiri, merapikan map merah masing-masing, lalu meninggalkan ruangan. Sikap itu memicu gumaman di bangku undangan ada yang kaget, ada yang bingung, sebagian lagi tampak menahan tawa sinis. Walkout, tampaknya, masih menjadi cara paling sopan untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang tidak sopan diperlakukan.
“Amanat rakyat itu bukan hiasan dalam pidato,” kata Yudha
Ditemui di ruang kerjanya, Yudha, salah satu anggota Fraksi PDIP, menyebut walkout tersebut bukan drama politik, tapi bentuk protes “kelas dasar negara”.
“Kalau bicara di paripurna saja dibungkam, terus amanat rakyat mau disampaikan di mana? Di grup WhatsApp?” ujarnya ketus.
Menurut Yudha, fraksinya sudah bekerja dengan metode yang mereka banggakan: blusukan ke penjuru Garut, menampung aspirasi, lalu membawanya ke sidang paripurna. Sayangnya, menurut dia, pimpinan sidang tampak lebih senang memotong pendapat daripada mendengarkan.
“Ini momentum. Aspirasi masyarakat harus disampaikan. Tapi pimpinan sidang malah mencoreng demokrasi,” tegasnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
