Garut Diuji Petik Nasional: Akankah Program Makan Bergizi Gratis Benar-Benar Sampai ke Perut Anak Sekolah?
[locusonline, GARUT] – Kantor Bupati Garut menjadi saksi bisu sebuah ritual birokrasi yang familiar: rapat evaluasi. Namun, pertemuan pada Senin (24/11/2025) itu agak berbeda. Duduk di ruang rapat, selain Sekda Garut Nurdin Yana, adalah para ‘pengawas’ dari pusat: Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Agenda mereka: mengupas tuntas implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Garut, yang terpilih sebagai satu dari 14 lokasi uji petik nasional.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ia adalah bagian dari Uji Petik Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengelolaan MBG Berbasis Kewilayahan—sebuah frasa panjang yang intinya adalah mencari jawaban: apakah dana dan perencanaan yang digelontorkan pusat betul-betul terkonversi menjadi gizi yang memadai bagi anak-anak di daerah?
Evaluasi di Ruang Rapat vs Realita di Lapangan
Dalam pernyataannya, Sekda Nurdin Yana mengaku telah berdiskusi banyak dengan tim dari Bappenas. “Mereka ingin mengevaluasi sekaligus memberikan satu treatment dalam kerangka melengkapi kondisi eksisting,” ujarnya, seperti dikutip dari rilis resmi.
Namun, pertanyaannya menggelayut: sejauh mana “kondisi eksisting” yang didiskusikan di ruang ber-AC itu merepresentasikan realita sesungguhnya? Nurdin berharap kajian ini melahirkan regulasi yang “berangkat dari kenyataan”. Sebuah harapan yang kerap disampaikan, namun dalam praktiknya, jurang antara kebijakan dan implementasi acap kali lebar.
Respon pemerintah daerah adalah rencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindak lanjut. Sebuah langkah standar yang lazim dalam tata kelola proyek, efektivitasnya masih perlu dibuktikan.
Bappenas: Program Besar, Tantangan Lokal Berbeda
Mohammad Roudo, Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Bappenas, memberikan konteks yang lebih luas. Ia mengonfirmasi bahwa Garut adalah lokasi terakhir dari 14 wilayah yang diuji petik. “Kami bekerja sama dengan BGN untuk membuat kajian guna melihat sejauh mana penerapan kebijakan MBG untuk masing-masing wilayah dengan karakter yang berbeda-beda,” jelas Roudo.
Analisisnya tajam. Program MBG, sebagai kebijakan nasional, diharapkan seragam. Namun, Roudo mengakui bahwa tantangan di setiap daerah pasti berbeda. “Nanti dari hasil uji petik ini kita melihat dari masing-masing wilayah apa yang berbeda, apa yang perlu ditekankan, dan tantangan yang dihadapinya seperti apa, serta rekomendasi perbaikannya seperti apa,” tambahnya.
Inilah titik kritisnya. Kebijakan one-size-fits-all seringkali tersandung oleh kompleksitas kewilayahan. Mulai dari geografi, ketersediaan pangan lokal, kapasitas keuangan daerah, hingga kemampuan logistik. Akankah kajian ini mampu menghasilkan rekomendasi yang fleksibel dan konkret, atau hanya akan menjadi dokumen tebal lainnya yang mengisi rak arsip?
Misi 3 Hari: Mencari Jejak di Lapangan
Yang patut dicatat, kunjungan ini tidak berhenti di ruang rapat. Roudo menyebutkan bahwa tim Bappenas akan turun ke lapangan selama tiga hari (24-26 November 2025) untuk “menganalisis perkembangan riil dan memotret kondisi aktual.”
Inilah momen yang dinantikan. Investigasi lapangan inilah yang akan menentukan apakah laporan akhir nanti berisi data yang steril dan indah, atau berani menampilkan kenyataan pahit—jika ada—dari program MBG di Garut. Apakah porsi makanan cukup? Apakah gizinya terpenuhi? Apakah mekanisme distribusinya efektif? Atau jangan-jangan, ada celah kebocoran dan salah sasaran yang luput dari pantauan?
Tindak lanjut Bappenas, menurut Roudo, adalah menyelesaikan kajian, mendiseminasikan hasil, dan menyusun rekomendasi untuk penguatan kebijakan. Ia berharap kunjungan lapangan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk “penyempurnaan kebijakan MBG di Kabupaten Garut.”
Sebuah Tantangan untuk Garut dan Pemerintah Pusat
Kunjungan BGN dan Bappenas ini bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah pengakuan bahwa Garut dianggap penting dalam peta ketahanan gizi nasional. Di sisi lain, ia adalah ujian publik terhadap komitmen nyata semua pihak.
Program MBG bukanlah sekadar angka anggaran atau laporan kuartalan. Ia berkaitan langsung dengan masa depan generasi penerus—dengan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas mereka kelak. Masyarakat Garut, dan publik secara luas, berhak menanti lebih dari sekadar laporan uji petik. Mereka menunggu bukti bahwa program ini benar-benar bergizi, bukan hanya dari nama, tetapi juga dari hasilnya yang terukur di lapangan. Akankah kunjungan ini menjadi titik balik, atau hanya menjadi catatan kaki lain dalam sejarah panjang program-program yang gagal mencapai sasaran? Waktu dan aksi nyata yang akan menjawabnya. (suradi/**)
