- Anggota: Rp 20 juta/bulan
- Penanggung jawab: Rp 50 juta/bulan
Secara fungsi strategis programnya penting, tetapi secara etika politik. Bentuk politisasi kementerian kehutanan terbaca telanjang.
Sertifikat di Atas Laut: Ketika Geografi Kalah oleh Tanda Tangan
Kasus SHGB di atas laut di Tangerang adalah mahakarya absurditas birokrasi, Laut diubah status jadi lahan bangunan, sertifikat terbit legal dan rapi dan jawabannya lagi-lagi: “saya tidak tahu.”
Pertanyaan paling masuk akal “bagaimana pejabat pertanahan tidak tahu lahan laut dijual?”
Banjir, longsor, karhutla, deforestasi, dan kriminalisasi warga adat adalah akibat langsung kebijakan yang tidak memegang azas kehati-hatian. Sorotan publik dan DPR kini mengerucut, Desakan mundur bukan sekadar simbol politis, ini alarm atas rusaknya tata kelola hutan di tengah krisis iklim yang kian brutal.
Jika kementerian kehutanan kembali menjadi etalase politik, bukan benteng hutan, maka Indonesia akan masuk era deforestasi legal penuh barcode dan meterai.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
