Editorial
LOCUSONLINE, GARUT – Ratusan kepala desa di Kabupaten Garut mendatangi Gedung DPRD setempat, Senin (15/12/2025). Aksi itu diberi nama Silaturahmi Akbar istilah yang terdengar hangat, meski isi pesannya dingin dan getir, desa sedang tidak baik-baik saja.
Di balik baliho damai dan senyum formal, para kepala desa menyimpan satu kegelisahan yang sama: kebijakan pemerintah pusat yang dianggap semakin menjauh dari realitas desa. Mulai dari pemangkasan dana desa, regulasi keuangan yang kian rumit, hingga program nasional yang niatnya mulia, tapi pelaksanaannya membuat desa harus jungkir balik.
Pemicu utama kegaduhan ini adalah tersendatnya pencairan dana desa tahap dua. Di Garut saja, tercatat 31 desa gagal mencairkan dana dengan alasan klasik keterlambatan administrasi. Masalahnya, di lapangan, pembangunan sudah direncanakan, anggaran sudah diketok, dan janji sudah terlanjur disampaikan ke warga.
Akibatnya, kepala desa berubah fungsi dari pemimpin wilayah menjadi sasaran tudingan. Ada yang diminta mundur, ada yang dituduh menyelewengkan dana, padahal problemnya bukan niat buruk, melainkan dana yang tak kunjung turun. Beberapa bahkan terpaksa menalangi kegiatan desa dari kantong pribadi sebuah praktik yang ironis, tapi kini dianggap “inisiatif”.
Ketua DPC Apdesi Garut, Oban Sobarna, menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi antara desa dan pemerintah daerah. Namun daftar aspirasi yang disampaikan menunjukkan ini bukan sekadar temu kangen. Ada PMK Nomor 81, alokasi dana desa, program makan bergizi gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih paket kebijakan pusat yang di atas kertas tampak rapi, tapi di desa sering berujung tanda tanya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
