Program MBG dan koperasi desa, misalnya, diharapkan benar-benar menyentuh warga desa, bukan hanya menjadi etalase kebijakan. Desa tak menolak program nasional, tapi berharap kebijakan itu hadir sebagai solusi, bukan tambahan beban administrasi.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengakui sebagian aspirasi para kades berkaitan langsung dengan regulasi pusat. Solusi cepat pun diambil: membentuk tim kecil. Langkah normatif yang sudah sering terdengar, namun tetap dibutuhkan sebagai penanda bahwa keluhan desa tidak sepenuhnya jatuh ke ruang hampa.
Aspirasi terkait MBG pun akan dibawa ke Badan Gizi Nasional. Sebuah pengulangan pola: desa mengeluh, daerah menyaring, pusat memutuskan. Proses berjenjang yang sering kali memakan waktu lebih lama dari umur kesabaran warga desa.
Ketua DPRD Garut Aris Munandar menyatakan pihaknya bersama pemerintah daerah akan membahas aspirasi tersebut secara teknis. Sejumlah OPD ditunjuk untuk mencari solusi terbaik. Bahasa resmi yang terdengar menenangkan, meski desa berharap hasilnya tidak sekadar notulen rapat.
Aksi ratusan kepala desa ini sejatinya adalah sinyal keras yang disampaikan dengan cara santun. Desa tidak sedang memberontak, tetapi juga tidak lagi bisa diam. Mereka diminta menjalankan program nasional, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan pembangunan tetap berjalan di saat anggaran dipotong dan regulasi makin rapat.
Jika desa terus diposisikan sebagai ujung tombak tanpa diberi mata tombak yang layak, maka jangan heran jika kepala desa turun gunung lagi. Bukan untuk silaturahmi, tapi untuk mengingatkan bahwa membangun Indonesia dimulai dari desa bukan dari tabel anggaran yang tak pernah benar-benar turun ke tanah.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
