Ia mengakui polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk belasan orang yang mengetahui detail acara. Namun hingga kini, tak ada perkembangan signifikan yang disampaikan ke publik. GMPG menilai transparansi bukan bonus, melainkan kewajiban.
Taofik juga menyoroti aspek teknis yang dinilai sejak awal sudah mengandung risiko. Gerbang pendopo yang sempit, ketiadaan manajemen massa, serta paket bantuan yang jauh dari cukup disebut sebagai “resep bencana” yang diabaikan.
“Acara besar tanpa pengendalian kerumunan adalah undangan terbuka bagi tragedi. Nyawa rakyat tidak boleh jadi korban agenda seremonial,” tegasnya.
Tak hanya aparat penegak hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dinilai belum cukup terbuka soal siapa penanggung jawab teknis kegiatan, standar keamanan yang digunakan, serta bentuk tanggung jawab nyata terhadap keluarga korban.
Baca Juga : Uang Proyek Nyasar ke Kursi DPRD, KPK Masih Cari Jawaban: “Ini Sedekah atau Ada Alamatnya?”
Menurut GMPG, keluarga korban berhak atas kepastian hukum, santunan yang layak, dan pendampingan. Negara, kata mereka, tidak boleh berharap ingatan publik memudar seiring waktu.
“Kami tidak akan diam. Jika tak ada perkembangan, kami akan konsolidasi dan turun ke jalan. Ini bukan sekadar tragedi masa lalu, tapi soal memastikan kelalaian serupa tidak terulang,” ujar Taofik.
GMPG menegaskan, penyelidikan harus dilakukan menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Tragedi Pesta Rakyat Garut, bagi mereka, adalah pengingat bahwa kerumunan tanpa perencanaan bukan hiburan, melainkan ancaman.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bertanggung jawab secara moral atas tragedi yang terjadi dalam pesta keluarga tersebut. Ia mengaku telah mewanti-wanti agar tidak ada kegiatan makan gratis yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
