Baca Juga : Lampu Jalan Terang, Dugaan Gratifikasi Ikut Menyala: Kejagung Minta Kasus PJU Rp200 Miliar Jangan Diredupkan
Di sisi lain, ironi serupa terjadi tak jauh dari kawasan konservasi. Di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) justru disulap menjadi kawasan industri, lengkap dengan izin resmi. Bedanya, yang ditebang bukan hutan lindung, melainkan masa depan pangan.
Warga Kota Intan Garut, Asep Muhidin, S., M.H., mempertanyakan keseriusan Polres Garut dalam menangani dugaan alih fungsi lahan tersebut. Ia menilai penanganan kasus berjalan lamban, meski laporan telah dilayangkan sejak 2023.
“Saya lapor ke Polda Jabar tahun 2023, lalu dilimpahkan ke Polres Garut. Sampai sekarang belum jelas,” ujar Asep.
Asep mendesak agar kepolisian segera memeriksa pihak perusahaan, PT Pratama Abadi Industri, serta sejumlah instansi Pemkab Garut yang menerbitkan izin. Menurutnya, alih fungsi LP2B bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan.
“Saya mempertahankan ini bukan cuma soal hukum, tapi soal masa depan pangan. Anehnya, izin justru keluar. Pejabat yang memberi izin harus bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jelas mengatur sanksi berat bagi pejabat yang melanggar, termasuk pidana tambahan sepertiga dari ancaman hukuman pokok.
Dua peristiwa ini memperlihatkan satu benang merah yaitu lingkungan hidup sering kalah oleh kepentingan ekonomi, baik di kawasan konservasi maupun di sawah rakyat. Di satu sisi, pemerintah bersumpah menjaga taman nasional. Di sisi lain, lahan pangan dilonggarkan izinnya untuk industri.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
