Namun, absennya kepala daerah dalam forum hukum yang membahas dugaan perbuatannya sendiri menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah kehadiran langsung pejabat publik kini cukup diwakilkan, atau transparansi memang bisa diwakilkan oleh surat kuasa?
Publik menilai, kehadiran langsung seorang bupati dalam proses hukum bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik. Ketidakhadiran ini memicu spekulasi liar apakah sang bupati sedang menjaga citra dengan tampil di agenda kenegaraan, atau memilih menjauh dari ruang hukum yang berpotensi menekan reputasi.
Di tengah sorotan publik, pilihan tersebut justru memperlebar ruang tafsir.
Kasus dugaan pemerasan proyek hewan kurban ini berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan daerah. Nilai proyek yang mencapai Rp4,25 miliar menyentuh langsung isu integritas birokrasi dan pengelolaan anggaran publik. Jika proses hukum berlanjut ke tahap penetapan tersangka, konsekuensi politik dan administratif bagi Bupati Tasikmalaya bukan hal kecil.
Lebih jauh, absennya bupati dalam gelar perkara berisiko memperdalam krisis kepercayaan masyarakat. Di tengah tuntutan keterbukaan, publik menunggu apakah proses hukum ini akan benar-benar berjalan substansial, atau sekadar berhenti di meja administrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Tasikmalaya maupun kepolisian terkait hasil gelar perkara. Publik kini menanti langkah lanjutan Polda Jawa Barat sebagai penentu arah kasus yang bukan hanya menguji aspek hukum, tetapi juga kredibilitas pemerintahan daerah.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
