[Locusonline.co] Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat langkah konkret penanganan banjir tahunan di Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Ujungberung. Solusi berfokus pada pemasangan teknologi hidro chamber (rumah pompa) berukuran 10×10 meter sebagai respon jangka pendek, sembari mengakui kompleksitas koordinasi lintas otoritas untuk solusi permanen.
Monitoring intensif yang dilakukan Selasa (27/1) di titik pertemuan Sungai Cicalobak dan Cipanjalu mengonfirmasi akar masalah: debit air kiriman tinggi dari hulu bertemu dengan sungai yang dangkal dan belum tertata optimal.
Analisis Penyebab dan Solusi Teknis yang Dijanjikan
Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, menjelaskan hidro chamber dirancang sebagai rumah pompa modular yang tidak memerlukan konstruksi besar. Pompa akan ditempatkan di bagian bawah untuk mengalirkan limpasan dari Sungai Cicalobak ke Sungai Cipanjalu, mencegah genangan di permukiman.
- Target Waktu: Desain teknis diperkirakan rampung dalam satu bulan, dengan pelaksanaan fisik ditargetkan dimulai setelah Lebaran.
- Harapan: Teknologi ini diharapkan mengurangi genangan, terutama saat puncak hujan dan kiriman air hulu.
Warga setempat, yang telah lama berhadapan dengan banjir tahunan, secara aktif mengusulkan solusi struktural seperti pendalaman, pelurusan sungai, dan pembangunan tanggul untuk mencegah benturan aliran dua sungai tersebut.
Tantangan Koordinasi: Kunci Solusi Jangka Panjang yang Terganjal
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa usulan warga untuk sodetan sungai atau tanggul skala besar menghadapi kendala birokrasi signifikan. Implementasinya memerlukan rekomendasi teknis dan perizinan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Proses administrasinya memang tidak singkat,” ujar Farhan, menggarisbawahi realitas penanganan sungai lintas wilayah.
Tantangan ini bukan hal baru. Pengalaman di wilayah lain, seperti penanganan banjir di Karawang yang melibatkan BBWS Citarum, Pemprov Jabar, dan Pemkab Karawang, menunjukkan pola serupa: proyek normalisasi dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir kerap terbentur pada kendala pembebasan lahan dan koordinasi teknis yang rumit.
Strategi Holistik Pemkot Bandung: Dari Drainase hingga Early Warning
Di luar Komplek Sukup, Pemkot Bandung menjalankan strategi holistik dan simultan untuk mengantisipasi banjir secara keseluruhan:
- Percepatan Perbaikan Drainase Permukiman: Fokus pada titik-titik di kawasan permukiman yang terhubung dengan sungai bermasalah seperti Cikapundung dan Cidurian, sebagai langkah percepatan sembari menunggu penanganan sungai oleh BBWS.
- Pembersihan Saluran Harian: Dilakukan secara masif di ratusan titik, termasuk ruas jalan utama seperti Ciateul dan Leuwipanjang, untuk mengoptimalkan kapasitas saluran sebelum hujan besar datang.
- Sistem Peringatan Dini Berbasis Sensor: Diskominfo Bandung mengelola sensor yang terpasang di hulu sungai (seperti di kawasan Tahura dan Dago Atas). Sistem akan mengirimkan alarm ke Command Center dan petugas lapangan jika debit air naik, memungkinkan evakuasi dini di wilayah hilir.
- Penertiban Bangunan dan Pelestarian RTH: Pembongkaran bangunan yang menutup saluran air serta menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan rawan seperti Mandalajati dan Cibiru untuk mempertahankan daerah resapan.
- Koordinasi untuk Modifikasi Cuaca: Pemkot tengah menunggu jadwal dari BNPB untuk pelaksanaan modifikasi cuaca (weather modification) guna mengurangi risiko hujan ekstrem di Bandung Raya.
Konteks Regional: Belajar dari Kompleksitas Penanganan Sungai di Jabar
Penanganan Komplek Sukup adalah bagian kecil dari puzzle besar pengelolaan sungai di Jawa Barat. Sejarah menunjukkan kompleksitas koordinasi ini. Pada 2020, Pemprov Jabar berencana mengoordinasikan empat BBWS (Citarum, Citanduy, Ciliwung-Cisadane, dan Cimanuk-Cisanggarung) untuk penanganan banjir terpadu dari hulu ke hilir. Rencana itu menekankan pembagian tugas sesuai kewenangan dan penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun, realisasi koordinasi tingkat tinggi seperti itu seringkali menghadapi tantangan implementasi.
Kolaborasi antar-lembaga terus diupayakan. Baru-baru ini, BBWS Citarum dan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jabar memperkuat kerja sama di bidang publikasi dan edukasi pengelolaan sumber daya air, mengakui peran krusial komunikasi publik dalam membangun partisipasi masyarakat.
Jalan ke Depan: Integrasi, Komunikasi, dan Aksi Nyata
Wali Kota Farhan menegaskan komitmen untuk pendampingan dan koordinasi intensif dengan semua pemangku kepentingan. Keberhasilan mitigasi banjir di Komplek Sukup dan seluruh Bandung akan diuji oleh:
- Efektivitas hidro chamber dalam mengurangi genangan pada musim hujan mendatang.
- Kecepatan dan kedalaman koordinasi dengan BBWS dan Pemprov Jabar untuk solusi jangka panjang.
- Kelanjutan program holistik perawatan drainase, sistem peringatan dini, dan penegakan aturan tata ruang.
Masyarakat menunggu realisasi janji ini, berharap tahun 2026 menjadi titik balik dimana ancaman banjir tahunan bisa ditanggulangi dengan aksi nyata, bukan sekadar retorika. (**)
