[Locusonline.co] — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi memulai proses penyusunan peta jalan pembangunan 2027. Dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Grandia Hotel, Senin (2/2), Pemkot menegaskan komitmen untuk menjadikan pengurangan pengangguran dan kemiskinan sebagai prioritas substantif utama.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyatakan bahwa forum ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses perencanaan yang partisipatif.
“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2027,” ujar Iskandar.
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta lintas sektor ini digelar sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Masukan yang terkumpul akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD.
Tantangan dan Strategi: Dari Bansos Menuju Pemberdayaan
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menekankan bahwa RKPD 2027 harus menjadi instrumen strategis yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.
“RKPD 2027 harus berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan utama perkotaan seperti pengangguran dan kemiskinan,” tegas Toni.
DPRD mendorong pendekatan yang terukur, lintas sektor, dan berbasis kewilayahan. Strategi yang diusung mencakup:
- Penanggulangan Pengangguran: Fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif melalui penguatan UMKM berbasis kewilayahan, ekonomi kreatif, dan sektor jasa perkotaan. Toni menekankan pentingnya sinkronisasi antara pendidikan, pelatihan kerja (melalui SMK dan BLK), dengan kebutuhan pasar kerja yang nyata.
- Pengurangan Kemiskinan: Transformasi pendekatan dari bantuan sosial (social safety net) menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hal ini membutuhkan integrasi program lintas perangkat daerah dan pemanfaatan data kemiskinan yang akurat.
> “Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuh Toni.
Konteks Regional: Bandung sebagai Pusat Pertumbuhan Jabar
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hadir memberikan perspektif regional, menggarisbawahi posisi strategis Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas utama di Jawa Barat.
“Kota Bandung memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat dibandingkan daerah lain dan menjadi sentral pembangunan Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan bahwa RKPD Provinsi Jawa Barat 2027 akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, seiring dengan rampungnya fase pembangunan infrastruktur dasar pada 2025–2026. Hal ini memberikan konteks dan keselarasan bagi arah pembangunan Kota Bandung.
Komitmen Bersama dan Langkah Selanjutnya
Konsultasi publik ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan eksekutif, legislatif, Bappeda, Dinas Sosial, camat, dan akademisi. Ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menyusun RKPD yang berpihak pada masyarakat.
Rancangan awal RKPD Kota Bandung 2027 ini akan melalui beberapa tahap penyempurnaan—dari rancangan, rancangan akhir, hingga penetapan—dengan terus melibatkan masukan publik. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan menunjukkan arah kebijakan yang lebih transformatif, menggeser paradigma dari sekadar memberi bantuan menjadi membangun kemandirian ekonomi warga. (**)
