Namun, menurut Perludem, data justru membantah klaim tersebut.
Heroik mencontohkan Pemilu 2009 dengan PT 2,5 persen yang menghasilkan sembilan partai di DPR. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2014, PT dinaikkan menjadi 3,5 persen, tetapi jumlah partai di parlemen justru bertambah menjadi 10.
“Artinya, ambang batas tidak otomatis bikin partai menyusut. Yang menyusut justru suara rakyat,” ujarnya.
Baca Juga : KUHAP Baru Ditarik ke MK: Mahasiswa Teriak “Hukum Kok Jadi Bodyguard Kekuasaan?”
Ia menilai, ukuran sistem kepartaian tidak cukup hanya menghitung berapa partai yang lolos ke Senayan. Yang lebih penting, kata dia, adalah melihat bagaimana kursi terkonsentrasi.
“Harus kelihatan mana partai besar, menengah, dan kecil. Jangan cuma fokus siapa yang tersingkir,” katanya.
Heroik lalu membandingkan dengan sistem politik Inggris yang sering disebut sebagai sistem dua partai. Padahal, pada Pemilu 2024, sekitar 15 partai memiliki kursi di parlemen.
Namun, kekuasaan tetap terkonsentrasi pada dua raksasa politik: Partai Buruh dan Partai Konservatif.
“Jadi, yang penting bukan jumlah partainya, tapi siapa yang menguasai kursi,” ujarnya.
Untuk mengukur hal tersebut, Perludem menggunakan formula Effective Number of Parties in Parliament (ENPP), yakni indikator untuk melihat seberapa terkonsentrasi kursi parlemen pada partai tertentu.
“Dengan ENPP, kita bisa lihat apakah parlemen didominasi segelintir partai atau tidak,” tuturnya.
Ia juga menyinggung Pemilu 1999, yang digelar tanpa parliamentary threshold. Saat itu, meski ada 21 partai di DPR, sistem kepartaian secara efektif hanya setara dengan lima partai.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
