LOCUSONLINE, BANDUNG – Di tengah kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Jawa Barat yang lebih mirip lintasan off-road ketimbang jalur transportasi utama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan usulan yang terdengar sederhana, tapi sarat sindiran: serahkan saja pengelolaannya ke daerah.
Usulan itu disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) agar sejumlah jalan nasional, khususnya yang berada di pusat kota dan kawasan strategis, dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Langkah tersebut ditempuh agar perbaikan tidak lagi tersandera birokrasi panjang, sementara lubang jalan terus bertambah dan korban kecelakaan silih berganti.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengakui selama ini pemerintah daerah hanya bisa menonton ketika jalan nasional rusak parah, meski kerusakannya berada tepat di depan kantor pemerintahan.
Menurutnya, secara aturan, pemda tidak memiliki kewenangan untuk langsung melakukan perbaikan karena status jalan tersebut berada di bawah pemerintah pusat.
“Kalau statusnya jalan nasional, daerah tidak bisa sembarangan memperbaiki, walaupun kondisinya sudah membahayakan,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga : Dari Karcis Sobek ke QR Code: Saat Wisata Garut Didorong “Naik Kelas”, Pungli Diminta Turun Kasta
Karena tak ingin terus menjadi penonton, KDM pun mengusulkan agar beberapa ruas strategis diserahkan pengelolaannya ke daerah, terutama di wilayah ibu kota provinsi serta pusat kabupaten dan kota.
Salah satu contoh yang disorot adalah ruas Pasteur menuju pusat Kota Bandung, yang selama ini berstatus jalan nasional.
“Ruas Pasteur ke Bandung itu jalan nasional. Tahun 2026 kami rencanakan rekonstruksi pakai APBD Provinsi. Nanti akan ada MoU dengan KemenPU,” katanya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
