Kebijakan tersebut berarti pemerintah daerah harus menanggung tambahan beban anggaran, meski secara kewenangan seharusnya menjadi tanggung jawab pusat.
Namun, KDM menilai langkah itu lebih realistis dibanding membiarkan jalan rusak menjadi monumen kelalaian lintas instansi.
Tak hanya di wilayah perkotaan, perbaikan juga direncanakan untuk sejumlah ruas di jalur pantai utara Jawa Barat (Pantura), yang selama ini dikenal sebagai urat nadi ekonomi sekaligus jalur “uji kesabaran” para pengendara.
Dengan rencana ini, Pemprov Jabar bersiap menggunakan dana daerah untuk menambal infrastruktur yang secara administratif bukan miliknya.
Di tengah tarik-menarik kewenangan pusat dan daerah, usulan KDM menjadi gambaran bahwa persoalan jalan rusak bukan sekadar soal aspal, melainkan soal koordinasi yang seringkali berlubang lebih dulu daripada jalannya sendiri.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
