GARUT – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Kristanti Wahyuni, S.H., M.H yang dikonfirmasi wartawan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seleksi calon Kepala Dinas di Pemkab Garut Tahun 2026 belum memberikan komentar apapun.
Panitia Seleksi calon kepala dinas, salah satunya Kepala BKD Pemkab Garut kini menjadi sorotan pasca isu tentang keterlibatan sejumlah pihak yang diduga melakukan cawe-cawe terkait seleksi calon Kepala Dinas di Pemkab Garut berlangsung.
Selain itu, mantan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Garut ini juga belum bersuara tentang jumlah peserta yang mengikuti open biding dan siapa saja peserta yang masuk sebagai MS (memenuhi syarat), MMS (masih memenuhi syarat) dan KMS (kurang memenuhi syarat).
“Maaf Kang, kebetulan besok ada kegiatan sampai malam,” ujar Kristanti yang dihubungi melalui Whats App nya, Kamis (04/02/2026).
Salah satu praktisi hukum yang memiliki keilmuan dibidang Hukum Administrasi Negara (HAN), Asep Muhidin, S.H., M.H mengatakan, seleksi calon kepala dinas yang dilaksanakan oleh Pemkab Garut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Salah satu kewajiban yang harus dimiliki Pemkab Garut adalah SOP tentang Asesmen seleksi calon kepala dinas,” ungkap Asep Muhidin kepada wartawan, Kamis (04/02/2026).
Menurut Asep, SOP bertujuan untuk memastikan bahwa pengisian jabatan Kepala Dinas di Kabupaten Garut berjalan secara transparan, akuntabel, kompetitif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
