[Locusonline.co] Bandung, – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melantik 153 Pejabat Administrator dan Pengawas serta 1 Pejabat Fungsional Pembina Industri di Balai Kota Bandung, Kamis (12/2). Namun, di balik prosesi seremonial yang khidmat, terselip pesan politik yang tajam dan refleksi kepemimpinan yang jujur. Bukan sekadar rotasi jabatan, pelantikan ini menjadi momentum redefinisi peran birokrasi: dari pengelola administrasi menjadi agen keadilan sosial.
“Prinsip kita dalam SDGs adalah no one is left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal,” tegas Farhan di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Potret Kesenjangan di Balik Angka Makro
Farhan membuka sambutannya dengan data yang menggembirakan: pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,85 persen, dan Bandung diproyeksikan tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor pariwisata—yang pernah menyumbang PAD hingga Rp1,2 triliun—kini perlahan bangkit meski masih di bawah Rp1 triliun.
Namun, ia segera membalik narasi. Angka pertumbuhan tidak otomatis berarti keadilan.
“Saya menemukan fakta kemiskinan yang memprihatinkan,” ungkap Farhan, menceritakan pengalamannya mengunjungi lebih dari 80 kelurahan dan hampir seluruh ketua RW sejak dilantik September 2025.
Satu kisah yang ia angkat ke publik: seorang janda dengan dua anak di Kecamatan Cidadap yang tinggal di rumah hampir longsor. Bukan sekadar cerita, ini adalah representasi visual dari “yang tertinggal” di tengah kota yang terus berlari mengejar pertumbuhan.
Fenomena struktural yang lebih mengkhawatirkan: terjadi pergeseran status kesejahteraan warga dari desil 3 turun ke desil 2 dan 1. Artinya, kelompok masyarakat lapisan bawah justru bertambah. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya—sebuah paradoks pembangunan yang diakui secara terbuka oleh kepala daerah.
Tiga Prioritas: Pemerataan, Inovasi, Integritas
Menghadapi realitas tersebut, Farhan memerintahkan 154 pejabat yang baru dilantik untuk fokus pada tiga agenda besar:Prioritas Implementasi Indikator Keberhasilan Pemerataan Layanan Publik Menjangkau wilayah pinggiran dan kelompok rentan Tidak ada kelurahan yang tertinggal dalam akses layanan dasar Optimalisasi Inovasi Digitalisasi pelayanan, efisiensi birokrasi, solusi kreatif atas masalah klasik Peningkatan kepuasan masyarakat, pengaduan menurun Penguatan Integritas Anti-korupsi, disiplin, pelayanan tanpa calo, transparansi anggaran Opini WTP, tidak ada OTT, kepercayaan publik naik
“Integritas adalah wajah kita di mata masyarakat. Ketika integritas kita buruk, maka wajah kita pun buruk,” tegas Farhan, mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal politik yang paling mahal dan paling rapuh.
Profil Pejabat yang Dilantik
Sebanyak 154 pejabat yang dilantik terdiri dari Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV), dan 1 Pejabat Fungsional dari jalur non-struktural. Beberapa nama strategis yang mengisi posisi kunci:Nama Jabatan Baru Instansi Catatan Tubagus Agus Mulyadi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Mengelola perencanaan dan monitoring pembangunan Dicky Wisnumulya Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Strategi pemulihan ekonomi pascapandemi Bariati Ratna Aju Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Fokus pada penurunan angka pengangguran Yana Supriatma Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kolaborasi dengan swasta, BUMN, dan internasional Edi Suparyoto Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan dasar Dedi Priyadi Nugraha Pembina Industri Ahli Madya Disdagin Penguatan UMKM dan industri kreatif
Catatan penting: Pelantikan Pejabat Fungsional Pembina Industri menandai pergeseran paradigma dari struktural ke fungsional. Ini adalah jalur karier berbasis kompetensi, bukan hierarki jabatan. Dedi Priyadi Nugraha tidak lagi sekadar “pejabat”, tetapi “ahli” yang diakui kapasitas teknisnya.
Filosofi Kepemimpinan Farhan: Antara “Bianglala” dan “Akur”
Dalam berbagai kesempatan, Farhan kerap menyelipkan filosofi kepemimpinan yang tidak biasa. Dua di antaranya relevan dengan momen pelantikan ini:
1. Filosofi “Bianglala” – Pemimpin harus mampu melihat dari ketinggian, memahami hubungan antar masalah yang tidak terlihat dari permukaan. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bansos, tapi dengan konektivitas antara pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur.
2. Filosofi “Akur” – Bukan sekadar rukun, tetapi keberanian untuk menyelesaikan perbedaan secara dewasa. Farhan mengingatkan bahwa birokrasi sering terjebak pada “etika palsu”: saling diam, tidak konfrontatif, tetapi juga tidak produktif. Ia mendorong debat substansi, bukan konflik personal.
Pelantikan Biasa, Pesan Luar Biasa
Jika dilihat dari permukaan, pelantikan 154 pejabat adalah rutinitas tahunan. Namun, konteks dan isi pesan Farhan membuat momen ini berbeda:
1. Pengakuan Terbuka atas Kegagalan Pemerataan
Seorang kepala daerah jarang secara eksplisit mengatakan bahwa “yang miskin makin miskin.” Farhan tidak hanya mengakuinya, tetapi menjadikannya landasan moral kebijakan. Ini adalah bentuk akuntabilitas publik yang langka.
2. Menjadikan Birokrat sebagai “Aktor Keadilan”
Selama ini, pejabat eselon III dan IV dipersepsikan sebagai pelaksana teknis. Farhan mengubah narasi: mereka adalah pemimpin di unitnya masing-masing yang bertanggung jawab langsung terhadap wajah pemerintah di mata warga.
3. Integritas sebagai “Entry Point”
Alih-alih berbicara panjang lebar tentang target kinerja, Farhan menekankan integritas. Pesan implisitnya: tanpa integritas, kompetensi tidak ada artinya. Seorang pejabat cerdas tapi korup lebih berbahaya daripada pejabat biasa-biasa tapi jujur.
4. Kolaborasi Lintas Sektor
Dengan melantik pejabat dari Disdagin, Disnaker, Disdik, dan Bagian Perekonomian dalam satu momen, Farhan mengirim sinyal bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan sektoral. Dibutuhkan kerja tim, bukan ego instansi.
Catatan Kritis dan Pekerjaan Rumah
Pertama, 154 pejabat baru harus segera menerjemahkan filosofi “keadilan sosial” ke dalam program konkret. Jargon tanpa aksi hanya akan menambah deretan kekecewaan publik.
Kedua, penguatan integritas harus diikuti dengan sistem pengawasan yang efektif. Farhan telah menggandeng Kejaksaan dan KPK untuk pendampingan hukum dan pencegahan korupsi. Kini giliran pejabat baru membuktikan komitmennya.
Ketiga, jangan sampai fokus pada “yang tertinggal” membuat Pemkot abai pada daya saing ekonomi. Bandung tetap harus tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Keadilan dan pertumbuhan bukan dikotomi, melainkan dua sisi mata uang yang sama.
Keempat, kisah janda di Cidadap harus menjadi studi kasus bagi seluruh pejabat, bukan sekadar anekdot dalam pidato. Apakah dalam 100 hari ke depan ada solusi nyata untuk warga tersebut? Publik akan mengawasi.
154 Pejabat, 154 Amanah
Pelantikan 154 pejabat ini bukanlah akhir dari proses rekrutmen, tetapi awal dari pertanggungjawaban. Farhan telah meletakkan fondasi moral yang jelas: pemerintah hadir untuk mereka yang paling membutuhkan, bukan untuk melayani kepentingan diri sendiri atau kelompok.
Para pejabat yang dilantik kini memiliki dua pilihan:
- Menjadi birokrat biasa—menjalankan tugas, menerima gaji, pensiun, dilupakan.
- Menjadi pemimpin sejati—mengubah wajah birokrasi, menghadirkan keadilan, dan dikenang sebagai agen perubahan.
Farhan telah memilih jalannya sendiri: mengakui kesalahan masa lalu, membangun benteng hukum, dan memimpin dari garda terdepan. Kini, giliran 154 pejabat baru untuk membuktikan apakah mereka layak mendapatkan amanah yang disematkan di pundaknya. (**)
Integritas adalah wajah. Keadilan adalah tujuan. Dan waktu adalah penguji paling adil.
📌 Daftar Pejabat yang Dilantik:
Nomenklatur lengkap 154 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional tersedia di Sekretariat Daerah Kota Bandung. Publik dapat mengakses informasi kinerja pejabat melalui aplikasi Yes! Jitu dan layanan pengaduan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
