[Locusonline.co] Kebon Gedang, Bandung — Program Siskamling Siaga Bencana yang selama ini menjadi tulang punggung kesiapsiagaan warga ternyata menyimpan catatan penting. Di RW 06 Kelurahan Kebon Gedang, partisipasi masyarakat dinilai masih rendah, bahkan tidak ada satu pun warga yang bersedia menjadi petugas Gaslah. Temuan ini memicu perhatian serius pemerintah dan menjadi bahan evaluasi langsung di lapangan.
Kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-85 yang digelar di Kelurahan Kebon Gedang, Jumat (27/2/2026), bukan sekadar agenda rutin. Forum ini berkembang menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan Pemerintah Kota Bandung untuk membedah efektivitas program pemberdayaan masyarakat secara nyata.
RW 06 Jadi Sorotan: Minim Partisipasi, Nol Relawan
Dalam forum tersebut, Ketua RW 06 secara terbuka menyampaikan bahwa berbagai program pemberdayaan belum mampu menarik keterlibatan aktif warga. Fakta paling mencolok adalah tidak adanya relawan Gaslah—peran penting dalam sistem kesiapsiagaan lingkungan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui kondisi ini menjadi sinyal penting yang tidak boleh diabaikan.
“Kita memang sedang fokus melihat permasalahan. Tadi ada Ketua RW 06 yang mengeluhkan partisipasi dan pemberdayaan warga kurang. Bahkan tidak ada yang mau jadi petugas Gaslah,” ujar Farhan.
Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat bisa menjadi indikator bahwa pendekatan program belum sepenuhnya relevan atau menarik bagi warga.
Pemkot dan DPRD Turun Tangan, Cari Akar Masalah
Farhan memastikan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk melibatkan DPRD Kota Bandung untuk menggali akar persoalan.
“Kita ingin melakukan pendekatan bersama anggota DPRD untuk melihat ada apa. Jangan-jangan program pemerintah kurang menarik bagi masyarakat. RW 06 akan kita dalami lebih dalam,” tegasnya.
Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot untuk memastikan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar hidup dan berfungsi di tengah masyarakat.
Pendataan Ulang Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Selain partisipasi warga, forum juga membahas pentingnya pembaruan data melalui Program Prakarsa, yang berbasis pendataan hingga tingkat RW. Pemerintah berencana melakukan pembaruan data setiap tiga bulan.
Langkah ini dinilai krusial karena kondisi sosial-ekonomi warga dapat berubah dengan cepat, sehingga intervensi kebijakan harus berbasis data terbaru.
“Tiga bulan lagi kita akan melakukan pendataan ulang,” kata Farhan.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan riil warga, mulai dari kesehatan hingga sanitasi.
Capaian BPJS dan Target UHC: Masih Perlu Didorong
Forum juga mengungkap capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah tersebut. Dari 1.534 warga RW 08 berdasarkan data 2025, sebanyak 619 orang telah terdaftar, dengan tingkat keaktifan mencapai 78,45 persen.
Meski tergolong cukup baik, angka ini masih di bawah target pemerintah sebesar 80 persen.
“Alhamdulillah tidak rendah, tapi target kita 80 persen,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, peningkatan kepesertaan aktif menjadi kunci mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh warga mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa terkecuali.
Masalah Sanitasi Masih Ditemukan
Tak hanya kesehatan, persoalan sanitasi juga menjadi perhatian. Hasil pendataan menunjukkan masih ada dua rumah yang belum memiliki septic tank layak.
Pemerintah memastikan persoalan ini akan segera ditindaklanjuti melalui program intervensi sanitasi yang sudah tersedia.
Siskamling Bukan Sekadar Jaga Malam, Tapi Instrumen Evaluasi Kebijakan
Siskamling Siaga Bencana kini berkembang menjadi lebih dari sekadar sistem keamanan lingkungan. Program ini telah bertransformasi menjadi instrumen evaluasi kebijakan berbasis komunitas, tempat pemerintah mendengar langsung realitas di lapangan.
Temuan di RW 06 menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat.
Pemerintah berharap melalui evaluasi terbuka seperti ini, program pemberdayaan di Kota Bandung dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga. (**)
Intinya, alarm dari RW 06 menjadi pengingat penting: tanpa partisipasi warga, program sebaik apa pun tidak akan berjalan optimal. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan dan keterlibatan bersama.
