[Locusonline.co] JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus ekonomi. Salah satu yang paling dinantikan adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, prajurit TNI/Polri, serta pensiunan.
Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran THR sebesar Rp55 triliun , atau meningkat sekitar 10 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang sebesar Rp49,9 triliun . Selain itu, Bonus Hari Raya (BHR) juga akan diberikan kepada lebih dari 850 ribu mitra penerima dengan nilai total sekitar Rp220 miliar .
Namun, di balik kabar gembira ini, para ekonom mengingatkan bahwa dampak positif THR terhadap daya beli masyarakat berpotensi tergerus oleh tingginya inflasi yang terjadi pada momen Lebaran tahun ini.
Ekonom: THR Penting, tapi Sifatnya Musiman
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pemberian THR memang penting bagi daya beli masyarakat, namun dampaknya bersifat musiman dan jangka pendek.
“Pemberian THR penting tapi sifatnya seasonal dan jangka pendek. Meski jumlahnya naik, inflasi pada Ramadan-Lebaran kali ini cukup tinggi,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (3/3/2026).
Bhima memaparkan data inflasi terkini yang cukup mengkhawatirkan:Indikator Inflasi Tingkat Inflasi (Februari 2026) Inflasi Umum (yoy) 4,76% Inflasi Volatile Food (yoy) 4%
Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi utama relatif lebih tinggi dibandingkan momentum Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, kenaikan THR yang diterima masyarakat berpotensi tergerus oleh lonjakan harga barang dan jasa.
“Kenaikan THR tetap tergerus oleh inflasi yang relatif lebih tinggi dari momentum lebaran sebelumnya,” katanya.
Ancaman Inflasi Lanjutan Pasca-Lebaran
Bhima juga mengingatkan adanya risiko inflasi lanjutan yang bersumber dari eskalasi konflik global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memanas memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga energi global. Gangguan distribusi minyak dunia belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.
“Paska Lebaran, pengeluaran BBM berisiko naik, berbarengan dengan momen tahun ajaran baru,” terang Bhima.
Kombinasi tiga faktor ini—tekanan inflasi pangan saat Lebaran, potensi kenaikan harga energi pasca-Lebaran, serta tambahan kebutuhan saat memasuki tahun ajaran baru—akan membuat rumah tangga menghadapi lonjakan pengeluaran yang cukup tinggi sepanjang tahun 2026.
Sisi Positif: THR Akan Dongkrak Konsumsi Domestik
Di sisi lain, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, melihat kebijakan THR dan BHR dari kaca mata yang lebih optimistis. Menurutnya, stimulus ini akan menjadi pendorong kuat konsumsi domestik pada kuartal pertama tahun ini.
“Kalau saya lihat sudah pasti akan mendongkrak private consumption kita. Dan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi juga kita lihat tumbuh tetap agresif untuk kuartal pertama tahun ini,” ujar Myrdal.
Myrdal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,37% secara tahunan (yoy) . Sementara konsumsi rumah tangga atau private consumption diperkirakan tumbuh 5,16% yoy.Indikator Proyeksi Kuartal I-2026 Pertumbuhan Ekonomi (yoy) 5,37% Konsumsi Rumah Tangga (yoy) 5,16%
“Memang setiap Lebaran itu menjadi peak season buat ekonomi Indonesia. Karena itulah kita lihat dampak kebijakan THR, baik oleh pemerintah maupun swasta, kelihatannya akan mampu mendongkrak sisi konsumsi terutama konsumsi rumah tangga di Indonesia,” jelasnya.
Dua Sisi Mata Uang: Antara Dorongan Konsumsi dan Tekanan Inflasi
Pemberian THR sebesar Rp55 triliun pada tahun 2026 ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, suntikan dana segar ke masyarakat ini akan menciptakan lonjakan konsumsi yang signifikan, menggerakkan sektor ritel, transportasi, dan UMKM. Data historis menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga selalu meningkat tajam pada momen Lebaran.
Namun di sisi lain, tekanan inflasi yang mencapai 4,76% secara tahunan mengindikasikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok juga melonjak. Dengan kata lain, daya beli riil masyarakat mungkin tidak meningkat sebesar kenaikan nominal THR.
Bhima menyarankan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada stimulus jangka pendek, tetapi juga perlu memperkuat kebijakan struktural yang dapat menstabilkan harga pangan dan energi.
“Kebijakan jangka pendek seperti THR penting, tapi harus diimbangi dengan pengendalian inflasi yang efektif, terutama pada komponen volatile food dan energi,” pungkasnya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran THR sebesar Rp55 triliun untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan, naik 10% dari tahun lalu. Langkah ini diyakini akan mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026.
Namun, para ekonom mengingatkan bahwa tingginya inflasi—terutama pada kelompok bahan pangan—berpotensi menggerus manfaat riil dari THR tersebut. Diperlukan kewaspadaan terhadap risiko inflasi lanjutan pasca-Lebaran, terutama dari sektor energi akibat konflik global. Kebijakan pengendalian harga dan penguatan daya beli jangka panjang menjadi kunci agar manfaat stimulus tidak hanya terasa sesaat. (**)
