GLMPK berencana untuk terus mengawal kasus ini dengan bersurat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada minggu depan. Hal ini sesuai dengan kewenangan BKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Jika terbukti menyalahi aturan, bukan tidak mungkin ke-42 pejabat tersebut akan dipaksa turun tahta dan dikembalikan ke jabatan semula guna memulihkan integritas birokrasi di Kabupaten Garut. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
