“Kalau standar bisa dinegosiasikan, nanti yang tetap justru hanya keinginan,” sindirnya halus.
Baca Juga : Mudik Harus Lancar, Delman Diminta Libur Dulu: Pemerintah Siapkan “Uang Diam” untuk Kusir dan Tukang Becak
Tak berhenti di situ, muncul pula strategi lama yang kembali dipoles: mengirim tim rukyat ke wilayah yang dianggap lebih “berpeluang”, seperti Aceh. Sayangnya, upaya ini dituding berpotensi mengulang praktik sebelumnya yakni menghadirkan hasil pengamatan yang “terlihat”, meskipun data pendukungnya masih dipertanyakan.
Sementara itu, Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, menilai wacana penyamaan Idul Fitri pada 20 Maret 2026 sebagai bentuk logika yang “terbalik dan berantakan”. Ia menegaskan bahwa hasil sinkronisasi justru mengarah pada 1 Syawal jatuh pada 21 Maret 2026.
“Semua data hisab menunjukkan hilal masih di bawah kriteria. Jadi kalau dipaksakan maju, pertanyaannya: yang diubah datanya atau keinginannya?” ujarnya.
Menurutnya, ada kekhawatiran bahwa sidang isbat nantinya justru menjadi panggung “rekayasa angka” di mana hasil perhitungan ilmiah didorong untuk menyesuaikan kehendak tertentu, bukan sebaliknya.
Padahal, lanjutnya, penentuan waktu ibadah bukan perkara fleksibel seperti jadwal rapat yang bisa dimajukan atau diundur sesuka hati. Sikap kehati-hatian (ihtiyath) menjadi prinsip utama agar tidak terjebak pada sikap menggampangkan (tasaahul) yang justru berisiko secara syar’i.
Secara teknis, data menunjukkan posisi hilal memang sudah di atas ufuk, tetapi masih “malu-malu terlihat”. Di Sabang, Aceh titik dengan ketinggian terbaik hilal hanya mencapai sekitar 2 derajat 53 menit dengan elongasi 6 derajat 09 menit. Sementara di Merauke, posisinya bahkan lebih rendah lagi.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
